"Sebagai Pemimpin dan Ketua Partai, Megawati Harus Beri Teladan yang Baik"

Dolvianus menggugat tiga orang, yakni Niko Frans (Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi DPD PDI-P NTT), Frans Lebu Raya (Ketua DPD PDI-P NTT), dan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P).

Sejak mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Kamis (26/4/2018) lalu, terhitung sudah empat kali sidang tersebut berlangsung.

Robert Salu, kuasa hukum Dolvianus Kolo, kepada Kompas.com mengatakan, prihatin dengan tidak hadirnya Megawati sebagai tergugat.

"Kalau dua tergugat lainnya, selalu hadir dalam sidang. Sedangkan Megawati tidak pernah hadir dalam sidang ataupun kuasa hukumnya," ucap Robert, Sabtu (4/8/2018) malam.

Dengan tidak hadirnya Megawati atau kuasa hukumnya, lanjut Robert, tentu memberikan teladan yang kurang bagus dari seorang ketua partai, atau pendidikan hukum yang kurang baik dari seorang pemimpin.

"Sebagai pemimpin dan ketua partai, Megawati harus beri teladan yang baik," tegas Robert.

Menurut Robert, jika sampai tanggal 16 Agustus atau sidang ke-5 Megawati tetap tidak memberi kuasanya, maka dia dianggap tidak menggunakan hak dan proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan.

Robert juga mengatakan, PDI-P semestinya menghormati proses hukum dan siap menghadapi proses persidangan. Bukan malah tidak hadir dalam persidangan seolah-olah cuci tangan terhadap persoalan ini.

"Saya mau menegaskan bahwa, yang digugat klien saya itu adalah poses pemecatan dirinya dari anggota partai PDI-P yang tidak prosedural, bukan soal anggota aktif atau tidak," tegasnya.

"Jadi tentu mundurnya klien saya dari anggota partai PDI-P, itu sama sekali tidak mengganggu materi gugatan kami, karena materi gugatan kami soal proses pemberhentian yang tidak sah," sambungnya.

Robert pun berharap, PDI-P semestinya hormati panggilan pengadilan agar bisa dibuktikan dalam persidangan, siapa yang melawan hukum dalam kasus ini.

"Kami optimis hakim akan mengabulkan gugatan kami seluruhnya," tutupnya.