Presiden PKS: Kalau Ada Isu PKS Setuju AHY, Itu Hanya dalam Mimpi

Sebab hingga kini tidak pernah ada yang datang meminta dukungan PKS terkait hal tersebut. 

"Belum ada yang datang ke saya menyampaikan bagaimana PKS mendukung AHY dengan Prabowo, belum ada, belum ada yang datang ke saya," ujar Sohibul di kantor PKS NTB Mataram, Selasa (10/7/2018). 

"Jika ada isu kita setuju dengan AHY itu dalam mimpi, karena belum ketemu saya, masak sudah menyetujui," tambahnya.

Sohibul menjelaskan, sebelum AHY datang ke Prabowo 1,5 bulan lalu, Partai Demokrat datang ke PKS. Saat itu, Demokrat siap bekerjasama dengan PKS jika AHY menjadi wakil Prabowo.

Karena tak dapat tanggapan yang serius dari PKS, mereka menawarkan langsung ke Prabowo, dengan pola yang sama. Prabowo menjadi capres, AHY menjadi wacapres. 

"Tapi sampai sekarang kan, dari Prabowo belum ada pembicaraan serius. Kemarin Pak Mujani mewakili Gerindra datang ke PKS. Dia menyampaikan apa yang disampaikan Prabowo kepada Syarif Hasan (Wakil Ketua Partai Demokrat). Pada dasarnya Prabowo tidak keberatan pada individu manapun termasuk AHY," ucapnya.

Namun, sambung dia, ada beberapa pernyataan Prabowo. Pertama, AHY tidak terlalu junior untuk menjadi cawapres. Kedua, Prabowo mengatakan dirinya sudah terikat pembicaraan yang dalam dengan PKS.

"Karena itu AHY diterima atau tidak mendampinginya, tergantung PKS," sambung Sohibul.

Upaya PKS memperjuangkan tidak ada calon presiden tunggal di negeri ini, nampaknya akan berujung manis.

Sejumlah partai telah mendekat memberi dukungan atas sikap PKS berada di barisan oposisi dan mengusung Prabowo sebagai calon presiden, mengimbangi Joko Widodo.

"Sejak awal PKS menghindari calon tunggal karena kecenderungan semua mendukung Jokowi, makanya akan ada hanya satu calon atau calon tunggal, itu tidak baik bagi demokrasi. PKS bahkan punya 9 (bakal) capres dan cawapres yang siap mengimbangi Jokowi," tutur Sohibul.

Selain Gerindra, partai lain seperti PKB, PAN, dan Demokrat, siap berada di barisan oposisi. Dengan adanya 5 partai, PKS mengusulkan ke Demokrat dan dua partai lainnya agar membelah menjadi dua poros.

Sohibul menjelaskan, yang paling realistis, 5 partai di luar pemerintah bisa membuat dua poros. Nantinya di putaran kedua, bisa bergabung menjadi satu poros. 

"Yang jelas bukan barisan Istana," tekannya.