"Gubernur atau Bupati Kudus Terpilih, Tolong Perhatikan Nasib Kaum Difabel"

Loper koran asal Desa Krandon, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudus ini meghentikan rutinitasnya sejenak untuk mencoblos calon pemimpin pilihannya, Rabu (27/6/2018).

Pagi masih segar dan "sang surya" baru menampakkan sinarnya. Suasana di Desa Krandon yang jamak pondok pesantren dan sekolahan itu masih terlihat sunyi.

Tentunya selain diliburkan, warga Desa Krandon telah bersiap menyambut Pilkada Jateng.

Arif terlihat rapi mengenakan kemeja kotak serta celana hitam. Ia beranjak dari rumahnya menggunakan kursi roda menuju TPS 2 Desa Krandon.

Sekitar 8 menit, Arif sudah sampai di TPS yang memanfaatkan gedung SD Krandon. Anak kedua dari delapan bersaudara ini disambut tim keamanan. 

Beberapa anggota TNI, Polri, dan Linmas membantu Arif mendorong kursi roda. Para petugas memprioritaskan Arif mencoblos lebih dulu karena keterbatasannya.

Seorang petugas mendampingi Arif mengikuti tahapan pencoblosan. Bahkan dengan bangga, Arif memperlihatkan jari kelingking tangannya usai dicelupkan ke tinta. 

"Pilkada sebelumnya saya tidak mencoblos walaupun memeroleh surat suara. Namun momen pencoblosan kali ini saya ikut berpartisipasi," kata Arif di lokasi.

Arif menyadari jika partisipasinya itu berpengaruh. Terlebih, bisa diikuti oleh orang lain yang selama ini golput.

Mewakili kaum disabilitas di Kudus, Arif berharap, para pemimpin yang terpilih bisa lebih memerhatikan eksistensi difabel. Sebab selama ini, kaum difabel masih termarjinalkan. 

"Kepada gubernur atau bupati Kudus yang terpilih nanti tolong perhatikan nasib kaum difabel. Selama ini kami masih belum mendapat perhatian khusus," tuturnya. 

Arif berharap, para penyandang disabilitas difasilitasi kartu khusus, berupa kartu difabel mandiri. 

Dengan kartu itu, para difabel bisa memeroleh keringanan dalam mengakses ataupun mengurus berbagai urusan. Seperti prioritas dalam pekerjaan yang layak dan kemudahan mengurus administrasi kependudukan. 

"Jika ada pemberian bantuan, kami bisa terdata dengan baik dan dimudahkan kepengurusan melalui kartu itu. Kami juga diberi pekerjaan yang layak melalui pelatihan-pelatihan," ungkapnya.

Ketua PPS Desa Krandon Hilman Najib mengatakan, di desa itu ada 11 orang difabel yang akan memilih pada pilkada serentak 2018.

Mereka terdata saat proses coklit daftar pemilih beberapa waktu lalu.

"Kaum disabilitas kami prioritaskan dalam mencoblos. Ada yang lumpuh kakinya, ada juga yang bisu serta tuli," pungkasnya.