Seluruh Kapal Motor di Danau Toba Diduga Tak Pernah Disertifikasi

Hal ini disampaikan anggota DPRD Simalungun Sulaiman Sinaga yang juga keturunan Syahbandar Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun saat ditemui Rabu (20/6/2018) sore.

Menurut Sulaiman, sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, kapal-kapal motor kayu di perairan Danau Toba tidak pernah disertifikasi pembuatannya dan tidak pernah ditingkatkan sampai sekarang oleh lembaga yang bertanggung jawab dengan pengelolaan transportasi di Danau Toba yakni Menteri Perhubungan.

"Padahal Menteri Perhubungan mengatakan akan menindak kapal yang tak menjalankan standar operasional atau SOP. Standar operasional yang mana maksudnya? Karena sepengetahuan saya tidak pernah ada," tegasnya.

Itu juga kritik Sulaiman terhadap tidak adanya manifes penumpang kapal karena petugas Dinas Perhubungan yang ada di pelabuhan tidak pernah mengawasi hal itu dan tidak pernah menyampaikan hal itu kepada pemilik kapal.

Begitu juga terhadap para pembuat kapal yang ada di Kabupaten Samosir seperti di Simanindo dan kawasan Danau Toba lainnya, tidak pernah dilakukan sertifikasi pembuatan kapal.

"Itu yang saya tahu, maka muncullah kapal-kapal yang pembuatannya tidak sesuai dengan analisa ilmiah yang benar atau tanpa mempedomani kelayakan, seperti kapal motor Sinar (KM Sinar Bangun) dengan tiga tingkat," katanya.

Sulaiman menegaskan, seharusnya pemerintah menentukan pabrik-pabrik kapal, yang memproduksi kapal dimana konstruksinya sesuai pondasi dan isinya.

"Jadi saya pastikan tidak ada kapal yang beroperasi di Danau Toba yang sudah disertifikasi pembuatannya kecuali kapal feri yang memang didatangkan dari Belawan dan ada perusahaan yang membuat kapal tersebut," tegasnya.

Terkait sertifikasi pembuatan kapal ini, Kepala Dinas Perhubungan Simalungun Ramadani Purba dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samosir Mahler Tamba belum memberikan pernyataan.

Kedua pejabat yang berada di kawasan Danau Toba itu tak merespons sambungan telepon selulernya.