Uu Ruzhanul: Sertifikasi Ulama dari Kemenag Lecehkan Banyak Ulama

Menurut dia, saat Kemenag mengeluarkan rekomendasi 200 mubaligh saja, berbagai persoalan muncul di masyarakat. Kebijakan baru ini pun, akan merugikan banyak ulama.

Karena itu, Uu meminta Kementerian Agama mencabut sertifikasi tersebut. Sebab, kebijakan tersebut hanya membuat kegaduhan di masyarakat khususnya di kalangan umat muslim.

"Saya keberatan dengan adanya rekomendasi ulama ini. Saya merasa kurang pas dengan apa yang dilakukan Kemenag ini," kata Uu saat dihubungi, Rabu (23/5/2018).

Uu menjelaskan, pemerintah tidak berhak melegitimasi ulama. Berbeda dengan gelar keilmuan dunia seperti untuk sarjana, pengakuan tokoh agama ini berada di tangan masyarakat.

"Yang namanya ulama, legitimasinya di tangan umat, masyarakat. Ilmunya diakui, akhlaknya diakui, moralnya diakui, hanya umat yang mengakui," bebernya.

Tanpa legitimasi dari pemerintah pun, masyarakat akan tetap menghormati dan mengakui sosok ulama yang mereka yakini.

"Tanpa ada sertifikasi dari pemerintah, kalau posisinya sudah seperti itu, spontanitas masyarakat menyebutnya kiai, kalau di Sunda ajengan," katanya.

Uu menambahkan, selama ini pemerintah belum berkontribusi besar terhadap perkembangan ulama sehingga tidak layak memberi penilaian seperti dalam kebijakan ini.

"Kalau negara mengatur guru, memberi sertifikasi guru, wajar karena memberi gaji," katanya.

"Ini negara memberi gaji juga enggak. Ulama hidupnya segala sendiri. Bikin pesantren sendiri, cari ekonomi keluarga, ngajar juga sendiri. Lalu kenapa pemerintah harus mengatur ulama?" ungkapnya.

Uu pun mempertanyakan kriteria Kementerian Agama dalam merekomendasikan ulama. Menurut dia, alasan kebangsaan yang menjadi salah satu pertimbangannya sangatlah tidak tepat.

"Dengan nilai kebangsaan, patriotisme, apakah ulama masih diragukan? Para pejuang negara kita dulu itu para kiai, para ulama. KH Hasyim Ashari, KH Zaenal Mustofa," tuturnya.

Selain itu, sebagai sosok yang dekat dan sehari-hari berinteraksi dengan ulama, Uu merasakan betul kegundahan para ulama lainnya.

Pascamunculnya rekomendasi ini, para ulama selain merasa diragukan karena namanya tidak muncul dalam daftar rekomendasi, tidak sedikit ulama yang dibatalkan undangannya karena tidak terdaftar dalam sertifikasi tersebut.

"Sekarang, ulama-ulama yang tidak terdaftar ini merasa dilecehkan. Ulama se-Indonesia ini ada berapa? Miftahul Huda saja setahunnya mencetak 12.000. Tapi lihat orang Kemenagnya ada berapa? Enggak akan cukup," tandasnya.