Pada Debat Pilkada Sulsel, Keempat Paslon Beberkan Rencana soal Infrastruktur Jalan

Debat kandidat yang digelar di Hotel Grand Clarion, Makassar, itu diikuti empat pasangan calon, yakni nomor urut 1, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz); nomor urut 2, Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo (Agus-TBL); nomor urut 3, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan); dan nomor urut 4, Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar (IYL-Cakka).

Semua kandidat berjanji membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan perekonomian di Sulsel. Dengan peningkatan investasi infastruktur dan perekonomian, tentunya akan menyejahterakan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Agus Arifin Nu'mang dalam debat pertama. Menurut kandidat yang telah menjabat Wakil Gubernur Sulsel dua periode ini, program utamanya yaitu membangun jalan provinsi sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan antardesa dan kota.

"Kami punya program pembangunan tiga infrastruktur di kawasan pegunungan dan dua di pesisir supaya ini bisa terkoneksi antarkota dan desa. Dengan terbangunnya infrastruktur baru, maka dapat menambah perkebunan masyarakat. Dengan pertambahan segala sektor, maka dapat mengurangi angka kemiskinan atau ketimpangan sosial," kata Agus.

Kemudian, Nurdin Abdullah juga mengatakan, ia akan melakukan program pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan di Sulsel.

Demikian pula yang dikatakan 1 Nurdin Halid. Menurut dia, pembangunan infrastruktur sudah masuk programnya, yakni membangun kampung, di mana banyak pembangunan di Sulsel masuk program pembangunan kampung.

"Untuk menyejahterakan masyarakat maka harus dilakukan transformasi teknologi lingkungan hidup sehingga produktivitas petani meningkat. Harus berkeadilan untuk menciptakan pertumbuhan dan pemerataan," paparnya.

Sementara itu, Ichsan Yasin Limpo juga mengaku akan melakukan pembangunan di kota dan desa melalui Rumah Produktif. Rumah Produktif yang akan dibuatnya itu akan menciptakan pembangunan yang akan menyejahterakan masyarakat Sulsel.

Dalam debat ini, keempat kandidat juga sempat memperdebatkan masalah perlambatan pembangunan di daerah lantaran tidak terkoneksinya birokrasi pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.