Presiden Jokowi Targetkan Sungai Citarum Bersih dalam Waktu 7 Tahun

“Pada tanggal 1 Februari lalu revitalisasi wilayah daerah aliran Sungai Citarum telah dimulai dari hulu di Situ Cisanti. Ini pekerjaaan besar, tidak mungkin dikerjakan satu atau dua hari, sebulan dua bulan. Kita akan selesaikan dalam waktu 7 tahun,” kata Jokowi di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Kamis (22/2/2018).

Lebih lanjut Jokowi menambahkan, pada proses revitalisasi di kawasan Situ Cisanti tempat 7 mata air sumber Sungai Citarum, pihak PTPN telah membantu dengan cara memberikan lahan seluas 980 hektar untuk persemaian bibit tanaman yang nantinya akan ditanam di sepanjang aliran Sungai Citarum.

“Kita harapkan lahan yang ada bisa kita hijaukan kembali dengan tanaman ekologis maupun ekonomis. Bisa kopi, teh, ada juga tanaman damar, manglip, puspa, rasamala, ada saminten. Itu tanaman yang memang lokal dan endemik Sungai Citarum,” ungkapnya.

Jika program pembersihan Sungai Citarum berhasil, Jokowi bakal menerapkan pola revitalisasi yang sama di sungai-sungai besar lainnya yang mengalami pencemaran hebat.

“Sungai Citarum akan jadi percontohan untuk sungai lainnya. Akan kita fotokopi di DAS Bengawan Solo, Brantas dan DAS lainnya,” pungkasnya.

Jokowi berjanji akan memantau secara rutin program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

“Akan saya lihat secara rutin, mungkin per tiga bulan,mungkin atau per enam bulan saya akan balik lagi ke sini untuk memastikan program ini betul-betul berjalan,” tandasnya.

Jokowi mengatakan, program rehabilitasi dan revitalisasi DAS Citarum akan dikerjakan secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemda kabupaten kota yang terlintasi Sungai Citarum.

“Jadi sudah dimulai, bukan hanya seremonial, ini pekerjaan besar. (Revitalisasi) bukan hanya di hulu saja, tapi di tengah dan di hilir. Semua terintegrasi. Mulai rehabilitasi lahannya, mengenai limbah dan polusi industri, dan di bawahnya lagi. Semua dikerjakan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Semua kementrian terlibat,” tandasnya.