Zulkifli Hasan: Ormas-ormas Besar Mulai Tidak Didengar

"Masyarakat mulai tidak percaya kepada ormas-ormas secara struktural. Ormas-ormas besar mulai tidak didengar. Pengurus-pengurus struktural mulai ditinggalkan," katanya dalam konsolidasi partai di Gedung Kartini, Kota Malang, Senin (5/2/2018).

Zulkifli lantas mencontohkan terjadinya demo besar-besaran di Munomen Nasional (Monas) Jakarta untuk menuntut diadilinya Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap menistakan agama.

Demo itu, menurut Zulkifli, menunjukkan bahwa ormas-ormas besar mulai tidak didengar. Sebab, sejumlah ormas besar waktu itu meminta supaya warganya tidak melakukan demo. Namun kenyataannya peserta unjuk rasa malah banyak.

"Contoh, dilarang demo di Monas, yang datang jutaan. Diminta tidak reuni 212, yang datang jutaan. Diminta untuk tidak demo Palestina di Monas, yang datang 5 juta orang. Orang mulai ragu dengan ormas-ormas besar secara struktural. Orang mulai percaya pada tokoh-toloh yang kultural," jelasnya.

Selain kesenjangan sosial, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu juga menyampaikan adanya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan politik yang sedang dihadapi Indonesia.

Untuk kesenjangan ekonomi, ia mengungkapkan masih ada jarak antara yang kaya dan yang miskin. Ia lantas mengkritik kebijakan pemerintah yang masih melakukan impor besar-besaran. Seperti impor beras, garam dan daging sapi.

"Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Antara Jawa dan luar Jawa. Kesenjangan antara barat dan timur," katanya di hadapan sejumlah kadernya.

Sementara untuk kesenjangan politik, Zulkifli menyesalkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Apalagi, keputusan-keputusan yang diambil partai politik kadang tidak mencerminkan harapan masyarakat.

"Rakyat mulai tidak percaya kepada partai politik. Rakyat mulai hilang kepercayaannya kepada anggota DPR. Karena apa yang diharapkan rakyat, apa yang diinginkan rakyat beda dengan apa yang diputuskan partai politik," ungkapnya.

Ia lalu memperingatkan supaya tiga kesenjangan yang dihadapi Indonesia itu segera diatasi.

"Kalau tiga kesenjangan ini terus kita biarkan tentu lampu kuning, bukan kartu kuning. Lampu kuning," ungkapnya.