Hati-hati, PNS Bisa Dipecat jika Unggah Gambar Calon Kepala Daerah

Sanksi yang diberikan mulai dari sedang, berat, hingga pemecatan, tergantung dari tingkat kesalahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari, mengaku tengah mensosialisasikan hal tersebut ke beberapa instansi. Ia pun berharao PNS Kendal, menggunakan medsos dengan baik dan sehat.

“Sanksi tidak dimulai dari sanksi ringan atau administrasi, tapi langsung sedang dan berat,” ujarnya.

Agus mengatakan, sesuai aturan kepegawaian, pada prinsipnya PNS harus netral dan tidak boleh menjadi pengurus partai serta mendukung calon.

“Tugas kami hanya memberi sanksi, setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Ubaidillah mengaku akan terus mengawasi peredaran informasi lewat media sosial. Jika nanti ditemukan PNS yang mengunggah gambar, me-like, atau berkomentar calon kepala daerah, akan dimintai keterangan.

“Kalau nanti dinilai melanggar, akan kami laporkan ke bupati,” ujarnya.

Ubaidillah meminta kepada masyarakat agar melaporkan ke Bawaslu bila melihat atau menjumpai adanya PNS yang melanggar aturan tersebut.