Uang yang Ditemukan di Balai Kota Makassar Sebagian Hasil Suap

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (25/1/2018).

Dari kasus suap itu, kata Dicky, polisi menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin sebagai tersangka.

"Dari uang 1 miliar lebih dalam bentuk rupiah, dollar dan euro itu, ada sebuah amplop berisi uang Rp 300 juta. Dari hasil penyidikan, uang tersebut merupakan suap dari dari CV Wyata Praja atas pembayaran pengadaan langsung ATK, pengadaan dan makan minum untuk periode bulan November hingga Desember 2017," ungkap Dicky.

Dia membeberkan saksi-saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus temuan uang 1 miliar lebih itu yakni Alam (tenaga honorer), Lilis (bendahara pengeluaran), Alham Ramly (CV Wyata Praja), 7 saksi dari perusahaan penyedia, dan saksi pejabat pengadaan.

"Selaku kepala BPKAD Makassar, tersangka Erwin melakukan penunjukan langsung semua pengadaan alat tulis kantor (ATK), pengadaan makan dan minum kepada 7 perusahaan tanpa proses pengadaan. Perusahaan wajib menyetorkan 95 persen dana pembayaran yang dikumpulkan melalui saksi Alam dan Lilis. Dari dana itu, 5 persen diberikan kepada pihak penyedia sebagai fee dan penyedia tidak perlu melaksanakan pengadaan tersebut," bebernya.

Dicky melanjutkan, penyetoran uang suap tersebut merupakan perintah tersangka Erwin. Kemudian atas perintah tersangka, dana 95 persen itu sebagian digunakan oleh Lilis untuk belanja langsung ATK, penggandaan dan makan serta minum. Sebagiannya lagi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, termasuk pemberian ke beberapa pihak melalui tunai maupun transfer.

"Jadi baru senilai 300 juta dalam bentuk rupiah dari total 1 miliar lebih uang sitaan yang terungkap. Selebihnya masih ada uang dalam bentuk mata uang rupiah, dollar, dan euro yang masih diselidiki," tandasnya.

Dicky menegaskan, tersangka Erwin dikenakan pasal 12 huruf i Subs Pasal 11 Subs pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Barang bukti yang disita berupa uang senilai Rp 300 juta, dokumen pengadaan langsung ATK, pengadaan makan dan minum, rekening koran 7 perusahaan penyedia barang dan jasa, print out catatan penggunaan belanja langsung ATK, pengadaan makan dan minum, print out catatan penggunaan pribadi atas tersangka," tuturnya.

Sebelumnya telah diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel kembali menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Erwin Syafruddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka dua kasus di Dinas Lingkup Pemkot Makassar, yakni dugaan korupsi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengadaan 5.000 pohon ketapang.

Dalam kasus dugaan korupsi UMKM, penyidik telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Abdul Gani (61) dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Enra Efni (39).

Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun anggaran 2016.

Untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 5.000 pohon ketapang, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Salah satu tersangka dalam kasus ini juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi UMKM.

Keempat tersangka adalah Abdul Gani (61), Budi Susilo (50), Buyung Haris (59), Abu Bakar Muhajji (60). Untuk tersangka Abdul Gani, dia selain menjabat kepala Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, juga menjabat sebagai plt kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016.

Pada awal tahun 2018, Polda Sulsel gencar mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Makassar. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto atau dikenal dengan Danny Pomanto selama dua hari telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 5.000 pohon ketapang kencana dan kasus dugaan korupsi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejak, Selasa (2/1/2018) hingga Rabu (3/1/2018).

Saat Danny Pomanto diperiksa, penyidik Polda Sulsel melakukan penggeledahan di gedung Balai Kota Makassar. Selain menyita dokumen-dokumen, tim penyidik Tipikor Polda Sulsel juga mengamankan uang senilai Rp 1 miliar lebih. Uang tersebut disita saat penyidik menggeledah ruang Dinas Koperasi dan UMKM serta Kantor BPKAD di gedung Balai Kota Makassar.

Diketahui, penyidik Tipikor saat ini tengah mengusut kasus pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2016. Ada 7 sanggar kerajinan sebagai pelaksana. Dalam 5 kegiatan yang diselenggarakan, 4 pengadaan langsung dan 1 lelang sederhana.

Proyek itu dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 1.025.850.000 dan realisasnya sebesar Rp 975.232.000. Terindikasi adanya kekurangan volume pengadaan barang, dugaan mark up harga, dan perbuatan memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket.

Demikian pula proyek pengadaan 5.000 pohon ketapang kencana dianggarkan Rp 9,3 miliar dalam APBD 2016. Jumlahnya 5.000 pohon disebar di 45 titik di Kota Makassar.