Ketum PPP: Konvensi Digunakan Kang Emil untuk Lepas Diri dari Janji ke Semua Partai

Menurut pria yang akrab disapa Romi itu, konvensi merupakan bentuk kebingungan Ridwan Kamil untuk menepati janji iming-iming jabatan wakil gubernur kepada partai-partai koalisi pendukung di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

“Sesungguhnya konvensi ini digunakan Kang Emil untuk melepaskan diri dari janji kepada semua partai politik,” kata Romi saat ditemui seusai Halaqah Ulama PPP Se-Jawa Barat di Hotel Golden Flower, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Selasa (5/12/2017).

Romi mengatakan, pria yang akrab disapa Emil itu tidak hanya memberikan janji kepada PPP saja untuk menempatkan kader PPP sebagai wakil gubernur. Menurut dia, partai lainnya seperti PKB dan Partai Golkar juga diiming-imingi janji yang sama.

“Beliau menyampaikan keinginan-keinginan untuk bersinergi dengan kami, salah satu bentuknya adalah meletakkan kader PPP sebagai calon wakil gubernur. Ternyata yang saya terima informasinya beliau menjanjikan hal yang sama kepada semua partai politik untuk mendapatkan dukungan,” katanya.

Romi menambahkan, pilihan konvensi merupakan hal yang mengejutkan untuk PPP. Pasalnya, sebelum surat keputusan (SK) dukungan PPP turun, Emil telah sepakat untuk mengambil kader PPP, yakni Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai pendamping dengan alasan melengkapi kebutuhan pemenangan di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

“Sebelum surat rekomendasi waktu itu terbit dan berpegang kepada hasil survei sehingga secara konsisten sudah terlihat nyata bahwa kabutuhan rakyat Jawa Barat itu adalah lengkapnya pasangan calon dari kacamata tinjauan demografi. Wakil dari intelektual perkotaan dan santri milenial yang mewakili pedesaan,” tuturnya.

Romi pun meminta agar Emil dalam waktu dekat bisa lebih tegas dalam memilih wakilnya tanpa melalui konvensi atau ajang beauty contest. Pasalnya, waktu pendaftaran yang semakin mepet bisa membuat sosialisasi menjadi tidak maksimal.

“Sudah selayaknya Kang Emil menetapkan siapa yang duduk di sana (wagub) sehingga tidak memberikan ketidakpastian yang berlarut-larut dan itu mengurangi waktu sosialisasi karena waktu sosialisasi yang maksimal adalah sebelum penetapan dan pendaftaran calon, karena kalau sudah pendaftaran calon pengaturan alat peraga itu sudah semakin ketat,” tandasnya.