Bupati Kudus Optimistis Dapat Rekomendasi Megawati di Pilkada Jateng

Keyakinan itu salah satunya karena ia menilai dirinya sudah layak untuk naik kelas, dari bupati menjadi gubernur.

"Saya kepala daerah yang tidak punya masalah, punya prestasi, dan mampu menyelesaikan masalah. Keluarga saya sudah mentas semua. Sisa waktu kalau diizinkan untuk diwakafkan ke warga Jawa Tengah," kata Musthofa di Semarang, Minggu (3/12/2017) malam.

Ketua DPC PDI-P Kudus ini mengatakan, menjadi calon gubernur merupakan salah satu cara mengabdikan diri ke masyarakat. Ia mengaku sudah dua kali menjabat sebagai bupati dan masa jabatannya juga akan selesai pada 2018. 

Bersamaan dengan itu, partainya membuka pendaftaran untuk bakal calon gubernur. Para kepala daerah berprestasi di Jateng disuruh mendaftar baik sebagai cagub maupun cawagub.

"Lalu saya ukur diri, layak gak saya sesuai kriteria. Ternyata layak memenuhi syarat," katanya.

Sebagai bakal calon, Musthofa pun rajin bersafari ke luar daerah untuk bersosialisasi. Hampir 80 kabupaten dan kota di Jateng telah dikunjunginya.

Masyarakat Jateng, sambung dia, merespons positif kehendaknya maju di Pilkada mendatang. Bahkan, sejumlah relawan mulai terbentuk untuk memenangkan dirinya, salah satunya Relawan Musthofa (Remus) yang mendeklarasikan diri pada Minggu malam.

"Kami harap (dukungan relawan) mendaki dasar bagi ketua umum PDI-P, harapannya memberi masukan bahwa fakta di lapangan kawan-kawan memberi support ke kami. Harapan kami, mudah-mudahan dapat rekomendasi ke kami," tambahnya.

"Soal kapan itu yang tahu Tuhan sama bu ketua umum," ujarnya lagi.

Di PDI-P, Musthofa bersaing dengan empat tokoh internal yang mendaftar sebagai cagub yaitu petahana Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, dan kepala esa asal Kendal Lestariyono Loekito, dan Ketua DPC Klaten Sunarna.

Di Pilkada Jateng, PDI-P dapat mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Dari 100 kursi di DPRD Jateng, PDI-P mempunyai 27 kursi, disusul PKB 13 kursi, Gerindra 11 kursi, Golkar dan PKS masing-masing 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PPP dan PAN masing-masing 8 kursi, dan NasDem 4 kursi.