Menteri Basuki: Pembangunan Insfratruktur Bukan untuk "Gagah-gagahan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, jalan-jalan, hingga pos lintas batas dibangun bukan untuk dipuji belaka. Namun berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jalan-jalan di perbatasan dan pos-pos lintas batas sudah kita bangun. Pembangunan itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk meningkatkan atau menciptakan kawasan ekonomi baru di perbatasan," kata Basuki dalam "Indonesia Leader Forum: Economic Preview 2018" di Plataran Borobudur Resort, Kamis (26/10/2017),

Basuki merinci, pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan sudah menembus 1.587 kilometer dari total panjang 1.921 kilometer. Jalan ini sejajar dari Arung sampai Kalimantan Utara. Dia menargetkan, pembangunan rampung 2019 mendatang.

"Pos lintas batas di Kalimantan sekarang jadi daya tarik. Orang-orang kita tidak lagi foto di pos lintas Malaysia, tapi di pos kita sendiri. Orang-orang Malaysia yang juga foto-foto di situ. Tapi sekali lagi (pos lintas batas) dibangun untuk mempercepat gerakan manusia," ucapnya.

"Di Papua, dulu apa-apa mahal. Dulu harga air mineral satu botol bisa Rp 50.000, sekarang bisa Rp 7.000. Begitu juga dengan bensin, tidak kemahalan sekarang," kata Basuki.

Selain itu, infrastrutur yang baik juga mempermudah akses petugas kesehatan, pendidikan, terutama di kawasan pegunungan. Sementara jalan tol Trans Jawa jalur Banten-Surabaya-Probolinggo ditargetkan rampung 2018.

"Pada Lebaran 2017 masih menggunakan jalan darurat. Sedangkan untuk arus mudik maupun balik Lebaran 2018 jalan tol sudah bisa digunakan meskipun belum dioperasikan," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Dia menyebut, ruas jalan tol sampai 2014 mencapai sepanjang 780 kilometer, sedangkan hingga 2017 sudah bertambah 568 kilometer jalan tol baru.

"Tiga tahun ini kita sudah menambah 568 kilometer dan pada 2019 nanti tambahan baru dengan total 1.850 kilometer," ucapnya.

Basuki menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia sudah tertinggal dengan negara-negara lain. Sektor ini merupakan faktor percepatan pergerakan manusia dan barang, yang menopang perekonomian masyarakat.