Perangi Budaya Amplop, KPK Bekali Jurnalis Pelatihan Monetisasi

"Ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah melalui diskusi panjang dengan beberapa rekan-rekan jurnalis di Bengkulu. Bengkulu merupakan wilayah dengan indeks demokrasi kebebasan pers terendah di Indonesia," ujar Divisi Humas, KPK, Priharsa Nugara.

Priharsa menjelaskan, KPK menemukan, wartawan menerima amplop dari narasumber dan honor rutin yang bersumber dari APBD. Kondisi ini, salah satunya disebabkan rendahnya gaji wartawan.

"Selain itu, di Bengkulu juga ketergantungan antara media dengan iklan yang sumbernya dari APBD sangat besar. Kondisi ini menyebabkan media sulit untuk berlaku independen," tambahnya.

Sebagai jalan keluar dari kondisi tersebut, KPK menawarkan pelatihan monetisasi kepada jurnalis dengan basis karya video di Youtube dan blog yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan.

Salah seorang pemateri, Lexy Rambadetta, seorang pegiat jurnalisme Youtube memaparkan, perkembangan jurnalisme saat ini tidak berfokus pada satu platform. Jurnalis dituntut untuk menguasai menulis, hingga audio visual yang terkoneksi dengan internet.

"Jurnalis harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk tetap memiliki idealismenya. Namun beriringan juga mampu mendapatkan penghasilan tambahan dari internet dan itu bisa dilakukan," tutupnya.