Presiden Jokowi: Kejahatan Selalu Berkembang Lebih Canggih

“Pasti, kejahatan akan berubah lebih canggih lagi, cyber crime pasti lebih banyak dari kegiatan-kegiatan biasa, seperti inilah yang harus kita antisipasi,” kata Jokowi di sela memberi pengarahan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Presiden mengatakan, aparat hukum harus mampu menangkap fenomena yang terjadi ke depan. Presiden tak ingin kejahatan yang terjadi dapat merusak stabilitas politik, hingga stabilitas keamanan dalam negeri.

“Stabilitas politik keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

“Yang namanya investasi, yang namanya perluasan dunia usaha, semuanya, ini akan kait mengkait kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa sekali kita kejebak hanya rutinitas-rutinitasnya,” tambah presiden.

Jokowi menegaskan bahwa stabilitas politik ataupun stabilitas keamanan diperlukan oleh negara untuk mengembangkan sektor usaha. Kalangan dunia usaha pasti memerlukan stabilitas keamanan.

“Karena apapun yang nanya stabilitas politik itu diperlukan oleh negara. Dunia usaha, dunia swasta, negara itu memberikan stabilitas politik,” paparnya.

Dalam sambutannya, Jokowi juga meminta kapolda ataupun kapolres agar menyiapkan perubahan-perubahan di dunia itu. Pihak kepolisian juga diharapkan dapat mengantisipasi adanya perubahan lanskap ekonomi, politik global hingga interaksi sosial yang berubah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, apel Kasatwil merupakan acara rutin Polri. Kepolisian sebelumnya telah menggelar rapat di tingkat pimpinan nasional dengan peserta pejabat tinggi kepolisian.

“Sudah dibuka tadi. Arahan khusus dari Bapak Presiden tadi penanganan konflik sosial, ditekan agar sebisa mungkin terjadi stabilitas politik dan keamanan,” kata Tito.

Usai memberi pengarahan Kasatwil se-Indonesia, Presiden dijadwalkan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden juga membagikan sertifikat hak atas tanah kepada 7.000 warga di Lapangan Simpang Lima Semarang.