Surat Golkar Dukung Ridwan Kamil Hoaks, Dedi Mulyadi Lapor Polisi

Jalan ini ditempuh Dedi menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu sehingga kemungkinan ada yang mencatut tanda tangan ketua umum dan sekjen.

"Senin, insya Allah saya akan melapor ke Polda Jabar karena itu berarti pemalsuan," ungkap Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (22/9/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin.

(Baca selengkapnya: Sekjen Golkar Bantah Surat Pencalonan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien)

Idrus mengatakan, DPP tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena belum saatnya mengumumkan pencalonan untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Dedi, jika memang surat itu palsu, ia juga meminta DPP melapor ke Mabes Polri untuk mengusut tuntas siapa pembuat dan penyebar surat bodong itu. 

"Bahwa surat itu hoaks atau bodong, maka saya meminta kepada DPP Golkar untuk melapor polisi, dan mengusut tuntas siapa penyebar surat bodong itu. Mengusut siapa mengetik surat itu, yang scan tanda tangan ketua umum siapa, sekjen siapa. Kalau DPP tidak melapor, saya yang akan melapor," kata Dedi.

Menurut Dedi, masalah ini harus dibawa ke ranah hukum karena menyankut kredibilitas partai dan pemilihan kepala daerah yang miliki dasar hukum yang kuat.

"Golkar itu partai besar, bukan partai kecil. Pak Sekjen punya kewajiban untuk lapor. Masa tanda tangan dicatut, diam saja," kata Dedi.

Sebelumnya diberitakan, draf surat keputusan dari DPP Golkar untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar dan Daniel Mutaqien Syaiffudin sebagai calon wakil gubernur Jabar beredar luas.

Surat itu ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Namun di surat itu tidak disebutkan tanggalnya, hanya tercantum September 2017.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan beredarnya surat itu. Menurut Dedi, surat itu baru draf dan belum diberi stempel.

"Betul itu (surat) dari DPP (Golkar) dan keburu ada yang membocorkan," kata Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (22/9/2017).

Namun Dedi meragukan keabsahan surat itu mengingat Ketua Umum Setya Novanto yang menandatangani surat itu sedang dirawat. Selain itu, rangkaian rapat yang menjadi dasar munculnya surat penetapan itu diklaim tidak ada.