Menkominfo Ancam Tutup Akses Media Sosial yang Tak Bisa Tangkal "Hoax"

Rudiantara mengatakan, selama 2016 hingga 2017 platform media sosial luar negeri  baru bisa menangkal sekitar 50 persen konten-konten hoax, fake news, dan radikalisme. Rudiantara menilai apa yang dilakukan tersebut jaauh dari kata maksimal. 

"Penyedia platform internasional sangat mengecewakan kami. Kami meminta untuk memperbaiki ini. Kalau tidak ada perbaikan, kita akan serius dan akan sangat mempertimbangkan menutup platform-platform tersebut kalau terpaksa," ujar Rudiantara di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjajdjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/7/2017).

Adapun kerja sama yang diharapkan oleh Rudiantara dengan penyedia platform media sosial asing adalah dengan cara menyeleksi bersama aparat-aparat penegak hukum dan pemerintah kepada konten-konten yang berpotensi memberikan efek negatif kepada masyarakat.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan kepada masyarakat dan regulasi saja. Hoax, fake news, radikalisme ini fenomena global," ujarnya. 

Meski demikian, Rudiantara meyakini penutupan platform-platform media sosial asing seperti Youtube, Twitter, ataupun Facebook tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mewujudkan peraturan tersebut, pemerintah akan melalukan tindakan secara bertahap.

"Dilakukan pembatasan pembatasan macam-macam. Akunnya di-take down atau akses masyarakat dibatasi," ucapnya.

Pemerintah, lanjut Rudiantara, perlu dengan cepat melakukan tindakan untuk membatasi beredarnya konten-konten hoax dan radikalisme. Pasalnya, seperti diketahui salah satu terduga teroris di Bandung bernama Agus Wiguna (22) mengaku membuat bom dari situs di internet. 

"Sebenarnya hanya segelintir orang yang memanfaatkan ini. Saya minta kerja sama dari penyelenggara platform kalau ada yang begini cepat ditutup ," tandasnya.