Banjir Rancakek, Pemprov Jabar Sebut Berhenti Saling Menyalahkan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa meminta seluruh pihak sepakat menuntaskan banjir Rancaekek. Iwa pun meminta semua pihak saling menyalahkan.

“Rapat tadi kita sepakat selesai saling menyalahkan, semua melakukan upaya perbaikan,” ujar Iwa dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/4/2017).

Iwa menjelaskan, rapat tersebut dihadiri Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, PT Kahatex, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung, dan Apindo. Rapat membahas tentang penanganan banjir Rancaekek.

Menurutnya, penanganan banjir yang terjadi di wilayah Rancaekek yang menghubungkan Bandung-Garut sudah bertahun-tahun tidak tuntas karena masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri.

“Kabupaten Bandung dan Sumedang tidak usah saling menyalahkan. Ini masalah bersama, semua pihak termasuk masyarakat harus membantu penanganan ini terutama tidak buang sampah sembarangan. Tadi kami, Kabupaten Bandung, Sumedang, industri, dan pengusaha sepakat,” tuturnya.

(Baca juga: Banjir di Rancaekek, Endang Jalan 3 Kilometer Mencari Angkutan)

Saat ini, BBWS dan BPJN tengah melakukan penanganan darurat sebagai solusi pertama mencegah banjir.

Kedua, pihaknya meminta agar Apindo mengkoordinasikan anggotanya di kawasan tersebut untuk mengalirkan CSR membantu penanganan darurat yang tengah dilakukan terutama di lokasi industri masing-masing.

“Alhamdulilah sudah ada kesepakatan, tinggal teknisnya hari ini juga dibahas,” paparnya.

Solusi lainnya, seluruh pihak terus mengkampanyekan pada masyarakat yang berada di aliran sungai di wilayah tersebut untuk membangun budaya tidak membuang sampah ke sungai.

Kebiasaan buruk ini dinilai Iwa mempersulit penanganan di lapangan, mengingat buangan sampah sangat mudah menutup aliran sungai.

(Baca juga: Rancaekek Kembali Banjir, Jalur Bandung-Garut Macet)

Terakhir, pemerintah serius melakukan pengawasan dan memberikan kebijakan terkait penataan ruang. Menurutnya tata ruang menjadi pegangan agar pembangunan bisa dikendalikan.

“Terkait limbah, kami akan mencoba mulai melakukan perencanaan penanganan limbah regional seperti halnya sampah. Urusan limbah kalau tidak dikelola secara regional tidak akan beres-beres,” tegasnya.

Iwa menilai penanganan secara struktural, penanganan secara nonstruktural, pengendalian tata ruang, dan pembinaan budaya masyarakat yang merugikan lingkungan harus terintegrasi dan tidak hanya dilakukan perjanjian di atas kertas saja.

"Masa enggak bisa diselesaikan? Malu lah kami sama masyarakat. Masalah ini jadi caci maki warga se-Indonesia. Yang jadi sorotan ya pemerintah Jawa Barat," pungkasnya.