Menkumham: Sumut Terima Rp 200 Miliar karena Angka Kejahatan Tinggi

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly mengatakan, Sumatera Utara mendapat anggaran sebesar Rp 200 miliar dari pemerintah pusat untuk membangun Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Balai Harta Peninggalan serta Rumah dan Flat Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut di Jalan Antara, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam.

“Di tengah kementerian lain yang banyak mengalami pemotongan anggaran, kita mendapat bonus cukup besar untuk perbaikan Lapas, Rutan dan prasarana lainnya. Sumut adalah provinsi dengan porsi cukup besar, bukan karena kampung halaman saya, tapi karena angka kejahatannya lebih tinggi dibanding daerah lain, khususnya narkoba,” kata Yasonna, Jumat (20/1/2017).

Bersama Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, dia meresmikan tiga fasilitas tersebut. Dengan peresmian ini maka daya tampung Lapas dan Rutan di Sumut bertambah 3.100 yang semula 8.500, total saat ini berkapasitas 11.600 orang. Yasonna menuntut seluruh aparat meningkatkan tanggungjawabnya di bidang tugas masing-masing.

"Anggaran yang diberikan berdasarkan over kapasitas dan prediski kapasitas rutan dan lapas. Sumut baru satu tahun, jumlah narapidana naik 3.000. Sementara yang dibangun adalah tambahan kapasitas 3.100. Saya minta fasilitas yang terbangun segera dimanfaatkan dengan melakukan langkah redistribusi rutan yang padat," ucapnya.

Secara khusus, dia mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat dalam kasus narkoba.

“Sudah saya katakan sejak tahun lalu, tidak ada kompromi untuk narkoba. Di sini ada kepala UPT, siapa pun Anda apabila ada peristiwa di tempat saudara, maka akan ditarik, non aktif, jika terlibat diproses hukum. Tidak ada perlindungan dalam soal ini, kita sudah darurat narkoba, sekali lagi saya ingatkan kepada semua! Kita zero toleransi, sudah ada Kalapas dan KPLP yang dinon aktifkan, dimana ada unsur kelalaian sembari diteliti,” katanya dengan tegas.

Erry mengungkapkan terima kasih atas tambahan fasilitas. Dia berharap masih ada tambahan Lapas dan Rutan ke depannya sehingga dapat menampung warga binaan karena berbagai permasalahan di dalam Lapas kerap terjadi karena overcapacity.

Tambahan kapasitas Lapas dan Rutan sebanyak 3.100 orang masih belum mampu menampung jumlah warga binaan.

"Karena selama tujuh bulan terakhir saja ada tambahan warga binaan sebanyak 3.000 orang. Saya berharap ada tambahan lagi kapasitas untuk warga binaan di Sumut," kata Erry.

Dia mencontohkan, kerusuhan dan pembakaran di Lapas Labuhanruku, Batubara, kerusuhan di Rutan Batam, Lapas Tanjung Gusta Medan, Lapas Krobokan Bali dan Lapas Salemba Jakarta harus menjadi perhatian bersama.

Rentetan kerusuhan yang melanda Lapas dengan beragam alasan di antaranya karena berlebihannya kapasitas, keterbatasan petugas, sarana dan prasarana termasuk teknologi minim, serta emosi dari narapidana yang tidak dapat diprediksi.

"Pembangunan Lapas ini merupakan penghargaan dan kebahagian bagi masyarakat Sumut. Selain sebagai bentuk komitmen Kemenkum HAM. Kami sampaikan terima kasih," pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut Maroloan J Baringbing yang sudah berakhir masa tugasnya di Sumut mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBNP 2016 dimulai sejak Oktober hingga Desember 2016.

"Dalam pelaksanaannya kami bekerjasama dengan BPKP Sumut dan Kejati Sumut dalam hal pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan," ujar Maroloan.

Dia melaporkan, pembangunan 14 satuan kerja di jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sumut diantaranya Lapas Klas I Medan, Lapas Khusus Anak Klas I Medan, Lapas Klas IIA Binjai, Lapas Klas IIA Pematangsiantar, Lapas Klas IIA Tanjungbalai, dan Lapas Narkotika Klas II Langkat.

Kemudian, Rutan Klas I Medan, Rutan Klas II B Labuhandeli, Rutan Klas II B Tanjungpura, Lapas Pemuda Langkat, Cabang Rutan Pulau Tello, Lapas Klas II B Padangsidempuan, Balai Harta Peninggalan Medan, lalu rehab gedung Kantor Imigrasi Klas I Polonia, pembangunan rumah dinas dan flat imigrasi.

"Cabang Rutan Gunung Sitoli di Kabupaten Nias Selatan telah beroperasi maksimal. Kemudian, telah terdapat fasilitas perumahan bagi petugas imigrasi yang bertugas di Bandara International Kuala Namu," kata Maroloan yang akan digantikan oleh Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Ibnu menjabat sebagai Sekretaris Badang Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Kemenkum HAM RI.