Tindak Pungli, Bupati Purwakarta Malah Keluar Uang Rp 15 Juta

BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengakui masih ada pungutan liar atau pungli di daerahnya. Pungli itu seringkali dilakukan saat pengurusan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, padahal semestinya gratis.

Dedi pernah menangkap tangan seorang aparat desa telah menerima uang pungli sebesar Rp 50.000.

"Saya bilang, 'Kembalikan uangnya.' Ia malah menangis," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2016).

Setelah diajak ngobrol, aparat desa ini kebingungan. Dia berdalih tidak punya uang untuk pengobatan keluarganya. Akhirnya, Dedi mendatangi rumah sakit tempat keluarga aparatur desa tersebut dan memberikan dana Rp 15 juta.

"Itu kejadian tahun 2012 lalu, sebelum dana desa dari pusat turun dan gaji aparat desa Rp 750.000. Tapi, setelah dana desa turun pun, pungli di Purwakarta tetap ada," ujarnya.

Pemkab Purwakarta menerima aduan pungli melalui SMS Center miliknya. Rata-rata pengadu melaporkan adanya uang kutipan untuk pengurusan KTP dan kartu keluarga. Jumlahnya antara Rp 10.000 dan Rp 75.000.

Untuk menekan praktik pungli, Dedi akan mengubah mekanisme gaji aparat desa. Selama ini, aparat desa sulit melepaskan diri dari pungli karena penghasilannya terbatas.

"Gajinya Rp 1,7 juta per bulan. Tapi mekanisme pembayarannya tiga bulan sekali," kata Dedi.

Menurut Dedi, ada aparat desa di daerah lain yang penghasilannya Rp 1,25 juta per bulan dan sudah 6 bulan belum dibayarkan.

"Dana desa dari pusat tidak termasuk honor, jadi tidak berpengaruh pada gaji mereka," kata dia.

Sistem gaji perangkat desa itu berada di Pemerintah Daerah Tingkat II melalui dana bantuan desa. Mekanismenya, ada perencanaan berupa proposal yang disampaikan ke pemkab.

Pemkab akan mencairkan uang dan diberikan ke desa. Setelah itu, desa memberikan pelaporan berbentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

"Tidak semua desa memiliki SDM yang bagus dalam hal administrasi, sehingga SPJ sering terlambat. Ini bisa berpengaruh pada keterlambatan pencairan uang," kata dia.

Dedi akan menguji coba sistem baru dengan pembayaran setiap bulan pada trimester akhir tahun ini. Hal itu dilakukan agar penggajian aparat desa bisa tiap bulan.

Menurut Dedi, gaji aparat desa di daerahnya masih lebih baik dibanding daerah lain. Seorang kepala desa di Purwakarta, misalnya, digaji Rp 4 juta per bulan, paling besar di wilayah Jawa Barat.

Adapun ketua RW mendapat honor Rp 750.000 per bulan. Tahun depan, gaji mereka akan naik jadi Rp 1 juta. Di daerah lain, gaji RW ada yang Rp 100.000 per tahun.

"Itu mengapa pemilihan RT di Purwakarta dilakukan secara demokratis dan terbuka," kata dia.

Dengan gaji yang layak pun, ia berharap angka pungli terus menurun hingga akhirnya Purwakarta bebas pungli.