MUI Jabar Tak Ingin Terlibat dalam Unjuk Rasa soal Ahok

BANDUNG, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat tidak ingin terlibat dalam unjuk rasa terkait pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip salah satu ayat dalam Al Quran.

Ketua MUI Jabar Rachmat Syafe'i menjelaskan, masih banyak pejabat MUI di daerah yang tak sepaham dengan sikap MUI pusat terkait masalah tersebut.

Akibat salah persepsi tersebut, gelombang protes terus hadir di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, Rachmat akan kembali mengirimkan surat edaran hingga ke tingkat kelurahan sebagai pedoman sikap terkait masalah Ahok.

Salah satu poinnya, MUI Jabar mengimbau agar MUI di tingkat daerah tidak terlalu reaktif dan menyerahkan penanganan masalah tersebut kepada penegak hukum.

"Ini mau diedarkan sampai ke desa dan kelurahan. Mau demo silakan, tapi jangan gunakan atribut MUI," kata Rachmat di Kantor MUI Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (31/10/2016).

Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar tidak menampik bahwa ada ketidaksepahaman antara MUI pusat dan daerah.

Menurut Rafani, ketidaksepahaman itu terjadi karena penyampaian sikap MUI pusat hanya disampaikan lewat surat elektronik sehingga banyak yang tidak membacanya secara utuh.

"Apalagi mungkin ada banyak yang mendapat pengaruh dari luar. Secara jujur, banyak di internal MUI yang mendesak agar MUI Jawa Barat melakukan demo bahkan ada yang minta difasilitasi bus dan lain-lain untuk berdemo," kata dia.

Unjuk rasa yang direncanakan akan berlangsung pada Jumat (4 November 2016) tersebut terkait pernyataan Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Saat itu, Ahok menyatakan kepada warga bahwa ia tidak memaksa siapa pun untuk memilihnya sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Pernyataan itu disampaikannya seraya mengutip surat Al Maidah ayat 51 dalam Al Quran.

Ahok kemudian dilaporkan ke polisi atas tuduhan penistaan agama.