Serahkan Lahan 10.600 Hektar, Warga Manokwari Selatan Minta Sekolah Penerbangan

MANOKWARI SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi menyerahkan lahan seluas 10.600 hektar kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk digunakan dalam pengembangan bandara di Kampung Abreso dan Sabri, Distrik Ransiki, Rabu (5/10/2016).

Penyerahan lahan tersebut dilakukan oleh Bupati Manokwari Selatan Markus Waran kepada Kepala Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari dan disaksikan oleh enam marga pemilik hak ulayat, yakni Waran, Kawei, Titohu, Ingedwi, Indow, dan Manam.

Sebelum penyerahan lahan ini, masyarakat adat dan pemilik hak ulayat terlebih dulu berjalan kaki dengan membawa sebuah rumah adat kaki seribu untuk diserahkan ke pemerintah.

Enam perwakilan marga tersebut juga menyampaikan aspirasinya di depan Bupati Manokwari Selatan, Ketua DPRD, dan perwakilan Kemenhub.

Masyarakat adat meminta agar pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya serta membangun asrama bagi yang bersekolah di luar daerah. Warga juga meminta adanya sekolah penerbangan di wilayah tersebut.

"Kami juga berharap pemerintah dapat memprioritaskan anak-anak kami untuk bekerja di lokasi bandara ini," kata perwakilan masyarakat adat, Marthen Titohu.

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran mengatakan, dengan penyerahan lahan ini, maka pembangunan bandara akan segera dilakukan. Pendaratan pertama oleh pesawat perintis ditargetkan pada 17 Januari 2017.

"Setelah bandara ini dapat didarati pesawat perintis, maka pembangunannya akan terus dikembangkan dan ditargetkan pada bulan Maret 2017 bandara ini sudah bisa didarati oleh pesawat tipe ATR-27," kata Markus.

Lokasi pengembangan itu berada di bandara lama yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Karena bandara lama sudah tidak layak, maka diperlebar sehingga ke depan juga dapat didarati oleh pesawat berbadan besar.

Markus memberikan aspresiasi kepada masyarakat adat yang telah mau menyerahkan tanahnya untuk dilakukan pembangunan di wilayah Manokwari Selatan guna mengembangkan potensi wisata, sumber daya alam, dan mengatasi potensi bencana.

"Pemerintah daerah akan tetap memberikan biaya ganti rugi lokasi ini, namun akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata dia.