Ke Banyuwangi, Komnas HAM Cari Rekam Medis Korban Dukun Santet

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Tim Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi RSUD Banyuwangi untuk mencari data rekam medis pasien korban isue santet pada 1998.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron saat ditemui di RSUD Blambangan, Rabu (21/9/2016) mengatakan, rekam medis tersebut dibutuhkan untuk melengkapi data bahan penyelidikan kasus yang terjadi antara 1998 dan 1999.

"Kami sengaja datang ke sini untuk mencari rekam medis yang saat itu pasien diduga korban isu dukun santet. Walaupun kami sudah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga atau saksi yang melihat peristiwa tersebut, tapi yang paling kuat ya rekam medis," kata Nurkhoiron.

Dari total 200-an korban tewas pembunuhan dukun santet, yang paling banyak berasal dari Kabupaten Banyuwangi, yaitu 140-an korban. Angka tersebut didapatkan dari Tim Pencari Fakta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Ia menyatakan, alamat korban korban sudah banyak yang ganti dan berubah sehingga menyulitkan pencarian.

(Baca juga Komnas HAM Telusuri Peristiwa Dukun Santet Banyuwangi 1998-1999)

Selain itu, selama ini tidak ada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial yang mendampingi para korban.

Pada 2000 dan 2008 hingga 2010, Komnas HAM sudah memantau kasus tersebut dan telah memberikan surat rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah pemerintah daerah diminta untuk menginventarisasi ulang data korban pembunuhan dugaan isu santet.

"Tapi sayangnya baik pemprov ataupun pemda tidak ada yang menginventaris termasuk tidak memberikan perlindungan kepada korban. Padahal kasus ini masuk salah satu kasus pelanggatan berat," kata dia.

Menurut dia, pembunuhan isu santet termasuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Ia mencontohkan rumah calon korban akan diberi tanda silang dan ketika eksekusi dilakukan, lampu sekitar rumah akan dimatikan.

"Kasus ini meluas mulai dari Banyuwangi, Jember, Situbondo, Pasuruan, Tasikmalaya hingga menyebar ke Jawa Barat," kata dia.

Sayangnya, rekam medis yang dibutuhkan oleh tim dari Komnas HAM tidak ditemukan di RSUD Blambangan karena rekam medis sebelum tahun 2000 sudah tidak ada.

Komnas HAM sudah koordinasi dengan direktur RSUD Blambangan untuk mencari tahu tentang keberadaan rekam medis tersebut.

Direktur Utama RSUF Blambangan Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya masih menelusuri keberadaan rekam medis tersebut di Kantor Arsip.

"Itu kebijakan manajemen RS sebelumnya. Ini kami usahakan untuk mendapatkannya," kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan dua orang pegawai RSUD Blambangan, pernah ada korban dugaan isu santet di RS tersebut.