Menaker: Ini Pertarungan Rokok Lokal dan Non-lokal

MALANG, KOMPAS.com — Meski kenaikan harga rokok mencapai Rp 50.000 per bungkus masih berupa wacana, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.

Menurut dia, langkah menaikkan harga rokok untuk mengendalikan konsumsi rokok tidaklah tepat.

Hanif mengatakan, pengendalian rokok memang harus dikendalikan. Hal itu untuk menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa supaya terbebas dari bahaya rokok. Walau begitu, dia menyebutkan bahwa pengendalian rokok tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia.

"Kalau saya pribadi bagaimana kita menyelamatkan anak-anak dan masa depannya. Namun, pengendalian rokok (itu dilakukan) dengan cara kita, tidak didikte oleh orang lain. Pengendalian rokok harus dengan basis regulasi kita sendiri bukan aturan lain yang diterapkan di sini," katanya saat berkunjung ke Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/8/2016).

Dia juga menyebutkan, wacana pengendalian rokok tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga ada tendensi bisnis antara rokok lokal dan non-lokal. Jika sudah seperti itu, Hanif menyebut, sudah selayaknya pemerintah berpihak kepada pihak rokok lokal.

"Kalau persoalannya antara rokok dan tidak merokok, saya pasti membela yang tidak merokok. Akan tetapi, ini persoalannya pertarungan antara rokok lokal dan rokok yang tidak lokal," ungkapnya.

Hanif juga menegaskan bahwa harga rokok per batang di Indonesia terhadap PDB per kapita per hari masih lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia.

Berdasarkan sumber dari Economist Intelligence Unit (EIU), Euromonitor, dan AC Neilsen, harga rokok per batang di Indonesia adalah Rp 815, di Vietnam Rp 376, Thailand Rp 961, Malaysia Rp 1.648, China Rp Rp 851, Singapura Rp 4.579, dan di Jepang seharga Rp 2.201.

Namun, jika membandingkan harga rokok per batang terhadap PDB per kapita per hari, Indonesia berada di urutan tertinggi, yakni mencapai 0,8 persen, sedangkan Vietnam 0,7 persen, Thailand 0,6 persen, Malaysia 0,5 persen, China 0,5 persen, Singapura 0,3 persen, dan Jepang 0,2 persen.