Heryawan: Kebutuhan Dana Pilgub Jabar 2018 Rp 1,9 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com – Estimasi kebutuhan dana Pemilihan Gubernur 2018 sebesar Rp 1,9 triliun. Angka tersebut berdasarkan pengkajian dan perhitungan sementara antara KPU, Bawaslu, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Pangdam III Siliwangi dan Pangdam V Jaya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan, jumlah tersebut masih bisa berkurang. Caranya dengan memakai dana sharing 16 kota/kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak di 2018.

“Jadi kita akan gunakan dana sharing, karena pilkadanya serentak. Jadi bilik suara, administrasi, honorarium, operasional dan perangkat pemilu lainnya menggunakan alat yang sama,” katanya, Jumat (12/8/2016).

Pengkajian tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta berpedoman pada Permendagri Nomor 44 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perhitungan tersebut juga mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tertanggal 19 Februari 2016 mengenai penetapan standar honorarium terhadap tahapan pemilu serentak.

KPU Jabar dan Bawaslu pun telah mengusulkan anggaran ke pusat untuk tahapan Pilkada tahun 2017 sebesar Rp 800 miliar, sehingga kebutuhan dana untuk Pilgub 2018 dari APBD Jabar menjadi Rp 1,1 triliun.

Bila dana tersebut dikurangi dengan dana sharing dari 16 kabupaten dan kota yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar, maka kebutuhan dana pilgub tersebut menjadi Rp 900 miliar.

“Jadi untuk tahun 2018 lebih ringan kan, kita akan cicil di anggaran 2017, mungkin di perubahan. Angka terakhir ini bukan perkiraan, tidak ada minus-minusan tapi sesuai dengan kebutuhan, kita akan hitung bersama sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan Standar Biaya Bersama,” pungkasnya.