SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan sistem pengawasan urbanisasi di Surabaya hingga ke tingkat RT dan RW.
Menurut Risma, urbanisasi di kota-kota besar perlu dikelola agar tidak menjadi problem pemerintah.
"RT dan RW harus mengetahui warganya yang baru. Yang tidak punya pekerjaan dan identitas jelas akan diproses tindak pidana ringan," kata Risma dalam salah satu forum Prepcom III UN Habitat di Grand City Surabaya, Selasa (26/7/2016).
Risma mengatakan, urbanisasi akan berdampak negatif jika berlangsung secara sporadis dan tidak terkontrol.
"Sebaliknya, jika dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi kota," ujarnya.
Urbanisasi menjadi tema utama dalam Prepcom III UN Habitat di Surabaya sebab menjadi budaya dunia yang tidak bisa lagi dihindari ketika desa sudah mulai menjadi kota karena keberhasilan pembangunan.
Pemukiman kumuh, tingginya kriminalitas, dan saran kesehatan dianggap sebagai dampak dari urbanisasi yang harus diselesaikan.
Forum Prepcom UN Habitat III merupakan rangkaian persiapan konferensi dunia tentang pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan oleh PBB, yang akan digelar di Ekuador pada 17 Oktober 2016.
Prepcom I digelar di New York pada 17-18 September 2014 dan Prepcom II pada 14-16 April 2015 di Nairobi, Kenya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.