Antisipasi Peredaran Vaksin Palsu, Polisi Awasi RS dan Puskesmas

MAGELANG, KOMPAS.com - Kapolres Magelang, AKBP Zain Dwi Nugroho, menerjunkan anggotanya untuk mengantisipasi kemungkinan peredaran vaksin palsu di wilayah ini.

"Kami sudah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit terkait hal ini. Kami imbau mereka untuk waspada dengan mengecek vaksin sebelum diberikan kepada bayi-bayi," ujar Zain di Magelang, Jawa Tengah, (28/6/2016).

Namun, Zain menyatakan, sejauh ini belum menerima laporan adanya kasus vaksin palsu di wilayah Kabupaten Magelang.

Dia pun mengimbau kepada seluruh dokter dan tenaga medis di wilayah ini untuk selalu mengecek produk vaksin yang diterima, meskipun itu dari perusahaan-perusahaan farmasi ternama.

Menurut Zain, vaksin palsu yang diberikan kepada anak-anak akan berdampak buruk bagi kesehatan. Karena itu, pelaku akan dijerat Undang-undang kesehatan dan Undang-undang perlindungan konsumen.

"Vaksin palsu yang diberikan kepada bayi-bayi akan berdampak buruk kesehatan mereka. Ini berbahaya. Sebagai konsumen, mereka sangat dirugikan," tutur Zain.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang menyatakan belum menemukan vaksin palsu yang beredar di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masyarakat diminta untuk tidak resah dengan adanya kasus ini.

"Sejauh ini kami belum menemukan (vaksin palsu). Kalau pengadaan obat dan vaksin di rumah sakit ataupun puskesmas dikirim dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten magelang, dr Eka Ariwibawa, Selasa (28/6/2016).

Eka yakin vaksin dari pemerintah pusat adalah asli. Sebab pengadaan obat maupun vaksin secara nasional melalui sistem tender. Menurut dia, pemenang tender tentu telah memenuhi persyaratan dan sudah melalui penelitian laboratorium terlebih dahulu.

"Semua obat dan vaksin dari pemerintah, entah itu dari puskesmas dan rumah sakit atau program nasional seperti pekan imunisasi nasional (PIN), dijamin aman. Masyarakat tidak perlu resah," pintanya.

Namun demikian, pihaknya tidak dapat menjamin bila ada balita dan anak yang melakukan imunisasi atau berobat di luar puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Pasalnya, obat atau vaksin yang digunakan, umumnya dibeli secara mandiri.