Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak Pakai Sepeda Ontel, Wakil Bupati Trenggalek Temukan "Pungli" di Disdukcapil

Kompas.com - 21/04/2016, 18:03 WIB
Slamet Widodo

Penulis

TRENGGALEK,KOMPAS.com - Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Muhammad Nur Arifin, Kamis siang (21/4/2016), melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor pelayanan dengan menggunakan sepeda ontel.

Dalam sidaknya, wakil bupati menemukan laporan adanya praktik pungutan liar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Berawal dari kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Nur Arifin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai kantor pelayanan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dengan menggunakan jas putih serta sepeda ontel, wakil bupati termuda di Indonesia ini mengayuh sepeda diikuti oleh satuan Polisi Pamong Praja serta ajudan.

Salah satu sasaran sidak kali ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek. Setibanya di tempat ini, Nur Arifin langsung memasuki ruangan untuk melihat kinerja para pegawai.

Selesai meninjau ruangan serta fasilitas, Nur Arifin menemui dan menyalami sejumlah warga yang tengah mengantre untuk mengurus surat kependudukan. Wakil bupati kemudian berdialog dengan warga mengenai layanan di kantor ini.

“Apa kabar bu? Ibu lagi mengurus apa? Apakah ada kesulitan dalam proses pengurusan kartu keluarga maupun akta, Bu? Kalau ada, bilang saja sama saya, Bu. Tidak usah malu. Nanti saya tindaklanjuti dan evaluasi demi kemudahan dan kelancaran warga," tanya Nur Arifin.

Nur Arifin kemudian membuka kotak saran yang berada di depan kantor tersebut. Pria yang akrab dipanggil Gus Ipin ini kemudian membacakan surat dari kotak saran itu di hadapan warga yang mengantre dan kepala Disdukcapil.

“Kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami sering melihat ada oknum pegawai catatan sipil membawa titipan berkas. Kemudian berkas dibawa ke dalam tanpa melalui antrean, dan langsung dilakukan entri oleh petugas, data kemudian langsung jadi. Padahal masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan harus antre berjam-jam."

Terkait laporan itu, Nur Arifin meminta kepala Disdukcapil Ekanto Malipurbowo untuk menindaklanjutinya.

“Kami minta kepala dinas segera menindaklanjuti dan mendisiplinkan pegawainya. Nanti hasil laporan diberikan ke saya (wakil bupati). Sebetulnya gampang untuk menertibkan pegawainya. Tinggal mencocokkan antara nomor antrean sama berkas yang masuk. Jika ada kelebihan, artinya memang ada yang bermain di situ," tanda dia.

Ekanto menyatakan pihaknya siap melaksanakan perintah wakil bupati. Jika diketahui ada oknum pegawai yang menjadi calo atau melakukan pungli akan ditindak tegas.

“Dengan adanya laporan warga melalui surat saran, kami akan melakukan penyelidikan langsung ke pegawai. Kalau memang benar ada seperti dalam laporan, maka kami akan menindak tegas oknum tersebut," ucap Ekanto.

Sebelumnya wakil bupati juga melakukan sidak ke sejumlah kantor pelayanan lainnya, yaitu kantor kecamatan kota, kantor Dinas Pendidikan, dan kantor pelayanan lainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com