"Saat ini masih ada 15 daerah masih tergolong merah. Kemiskinan di 15 daerah masih tinggi," kata Ganjar di Semarang, Rabu (17/2/2016).
Penanganan kemiskinan, lanjut dia, tidak dilakukan secara terpadu. Data yang ada antar instansi juga berbeda-beda.
Oleh karena itu, Ganjar tengah menarik semua data kemiskinan dari indikator-indikator yang dilakukan sejumlah instansi. Mulai dari Kantor Wakil Presiden, Kementerian Sosial hingga Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Kami lagi menarik semua data kemiskinan yang ada, tapi sampai saat belum dapat. Mungkin akhir Februari ini," tambahnya.
Ganjar sendiri tidak mengungkapkan 15 daerah yang masuk kategori merah. Namun, upaya mengurangi angka kemiskinan harus dilakukan bersinergi dengan instansi lain.
"Kemiskinan harus ditindaklanjuti dengan spesial, afirmatif dan action. Kemiskinan harus diupayakan dengan cara luar biasa," imbuhnya.
RTLH gagal
Ganjar melanjutkan, program mengentaskan kemiskinan dengan program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) juga terbilang gagal. Perbaikan rumah warga tidak mampu dengan bantuan keuangan terganjal aturan yang mengharuskan penerima berbadan hukum.
"Pemberian bantuan RTLH itu kita gagal total. Aturan kita yang boleh menerima badan hukum, tapi kalau rumah warga penerima itu individu, tidak mungkin badan hukum. Akhirnya dibelokkan pada Bansos," kata dia lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.