Ahok: Kami Bangun Rumah Orang Miskin Kok Enggak Boleh?

Menurut Ahok, kerja sama PPK Kemayoran dengan swasta tidak beres. Basuki mengetahui kinerja PPK Kemayoran karena pernah menjabat sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Aset Negara Komisi II DPR RI. Ia menuding, PPK Kemayoran kongkalikong dengan DPR untuk membangun lahan komersial.

"Ini rusun juga bangunnya dari APBD bukan APBN. Konyol saja menurut saya. Masalahnya, PPK Kemayoran enggak mau kasih (lahan), justru (PPK Kemayoran) mau cari beking DPR menurut saya. Jadi, DPR enggak kasih (izin pembangunan kampung atlet)," kata Basuki. 

Kepala BPKAD DKI Heru Budihartono sebelumnya mengatakan, DPR RI telah menolak hibah lahan di Kemayoran untuk pembangunan apartemen D10 kepada Pemprov DKI.

Heru mengatakan, penolakan tersebut karena DPR tidak setuju dengan pemanfaatan apartemen D10 sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games 2018 berakhir. Dengan demikian, hibah pun dibatalkan.

"Sekarang lupakan hibah, tetapi Setneg harus bersurat kepada Gubernur bahwa hibah sudah tidak bisa dijalankan. Surat-surat Gubernur dan SK yang sudah diterbitkan dan sudah kita jalankan itu akan kita revisi menjadi namanya kerja sama pemanfaatan aset dari Setneg dengan Pemprov DKI," ujar Heru.