Aktivitas Batu Bara Hancurkan Kawasan Pakan Pesut Mahakam

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Habitat pesut (Orcaella brevirostris) makin terdesak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Peneliti sekaligus penasihat ilmiah Rare Aquatic Spesies for Indonesia (RASI), Danielle Kreb, mengatakan setidaknya tiga dari enam kawasan inti pakan pesut di sepanjang Sungai Mahakam rusak.

Kawasan inti pesut diketahui berada di Muara Pahu di Kutai Barat, Sungai Kedang Kepala dan Sungai Belayan di Kutai Kartanegara, juga ada Sungai Kedang Rantau, Sungai Pela, dan Muara Muntai.

“Sangat sulit menemukan pesut di Muara Pahu karena sudah rusak. Menyusul sebentar lagi Kedang Kepala dan Belayan karena lewatnya ponton batu bara,” kata Danielle, Senin (26/10/2015).

RASI meyakini aktivitas terkait batu bara yang mempersempit tempat hidup pesut ini. Di antaranya, sedimentasi menumpuk di muara, polusi air akibat sampah, kebun sawit yang menggerus kawasan mangrove, hingga kemunculan stockpile.

“Sekarang muncul ponton yang melintas anak sungai-anak sungai atau parkir di muara yang jadi tempat pesut cari makan, bermain dan kawin,” kata  Danielle.

Bagi RASI, penting untuk menjaga pesut ini. Ia mengatakan, pesut menjadi salah satu hewan air yang dilindungi dan dianggap nyaris punah.

RASI menghitung ada 86 ekor mamalia air hingga kini dengan tingkat kematian 5-6 ekor di 1995-2005. Sebelum 2014, kematian turun tiga ekor per hari.

Pesut ini pernah mengalami masa puncak pada 1990-an. Mereka hidup di bentang Mahakam dan anak-anak sungainya dalam rentang 80-600 kilometer dari muara sungai atau dari kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat.

Kini, Danielle mengungkap, pesut ditemui di rentang 180 km hingga 350 km dari muara.

Menanggapi hal ini, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, mengatakan, pemerintah Provinsi Kaltim dinilai mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, apalagi soal pesut.

Merah mencontohkan, Sungai Kedang Kepala tempat pesut itu rupanya berada di antara kawasan konservasi gambut dan cagar alam.

“Pemerintah provinsi pernah terbitkan surat perlunya mempertimbangkan melarang ponton lewat, tapi kini surat dicabut. Pemerintah kabupaten Kukar justru meminta pemprov mencabut surat itu,” katanya.

“Patut diduga ada apa-apa di antara mereka,” kata Merah.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregional Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tri Bangun Laksono, mengatakan, pihaknya akan menyelidiki hal ini.

Ia akan mencari informasi ini pada seluruh BLH yang terkait, baik di provinsi maupun di kabupaten.

“Kita cek dulu mulai dari Amdal sebagai basis lingkungannya. Baru kemudian kita diskusi lebih lanjut,” kata Tri.