Honor Tidak Dibayar, Puluhan Petugas Damkar Gelar Demo

Aksi damai para petugas damkar tersebut dengan mendatangi gedung DPRD dan kantor Bupati Poso menyusul gaji para tenaga honor dan biaya operasional yang sejak Juni hingga Oktober 2015 tak kunjung dibayarkan.

Sedikitnya 70 petugas Damkar Kabupaten Poso, Senin (26/10/2015) turun ke jalan menggelar aksi damai menuntut kepala kantor Damkar Poso, Eduar Baduge, yang baru menjabat 10 bulan tersebut untuk dicopot dari jabatannya.

Sebagai bentuk protes, puluhan petugas damkar gabungan PNS dan tenaga honorer dengan baju dinas lengkap mendatangi gedung DPRD Poso dengan cara mendorong tiga unit mobil Damkar yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor Damkar Poso untuk menyampaikan aspirasi.

Kedatangan puluhan petugas pemadam kebakaran tersebut langsung diterima di ruang rapat komisi DPRD oleh Ketua Fraksi Komisi III, Iskandar Lamuka, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Di hadapan anggota dewan, koordinator aksi yang juga selaku Danton regu Pemadam, Anas Ilham, menyampaikan empat poin penting tuntutan mereka antara lain Kepala kantor Damkar harus diganti dan gaji harus dibayarkan secepatnya.

"Saya bersama puluhan pasukan damkar akan melakukan aksi mogok kerja bila beberapa poin tuntutan kami tidak terpenuhi temasuk honor dan uang operasional," ancam Anas.

Menanggapi isi tuntutan tersebut, pihak DPRD Poso berjanji akan secepatnya melakukan penggilan kepada kepala Damkar untuk memberikan klarifikasi terkait tuntutan petugas damkar tersebut.

Menurut anggota dewan, apa yang dilakukan oleh para pendemo tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pimpinan mereka yang tidak memperhatikan kesejahteraan pegawainya.

"Ini adalah hal atau aspirasi yang sangat penting, di mana tugas dan tanggung jawab anggota Damkar sangat berat dan penuh tantangan sehingga kesejahteraan seharusnya lebih diperioritaskan," ujar Iskandar.

Selain soal kesejahteraan honor yang selama ini mereka hanya terima Rp 525.000 saja per bulan, puluhan petugas Damkar tersebut juga ikut mempertanyakan dana operasional mereka yang selama ini tidak jelas jumlahnya dan hanya diberikan sebesar Rp 300.000 setiap bulan.

Tidak puas dengan jawaban anggota DPRD, puluhan petugas damkar kembali melanjutkan aksi mereka ke kantor Pemda Poso dengan harapan untuk bertemu dan menyampaikan langsung langsung aspirasi dengan Bupati Poso, Sin Songgo.

Para perwakilan massa aksi selanjutnya diterima langsung oleh staf Bupati untuk selanjutnya diarahkan ketemu Bupati Poso diruangannya meskipun dengan secara tertutup.

Dari hasil pertemuan singkat dan tertutup tersebut, Bupati Poso berjanji akan memenuhi beberapa tuntutan petugas Damkar untuk secepatnya direalisasikan termasuk pembayaran honor pegawai kontrak dan pengusulan pencopotan kepala Damkar Edwar Baduge.

Sementara itu, untuk mengantisipasi agar aksi demo tersebut tetap berjalan aman dan tertib, puluhan personel polisi dari Polres Poso ikut disiagakan di kantor Bupati Poso.

Setelah menyampaikan aspirasinya selama kurang lebih dua jam dan merasa diterima, puluhan massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, sementara tiga unit mobil Damkar dititip di gedung DPRD sampai tuntutan mereka terpenuhi.