Ada Posko "Nomor Piro Wani Piro" Jelang Pilkada, Panwaslu Siaga

Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan Yusran mengatakan, pihaknya akan nongkrong di posko NPWP untuk mencari tahu kemungkinan orientasi dari aktivitas posko tersebut.

”Kami akan nongkrong di sana,” ujarnya, Senin (31/8/2015).

Yusran menambahkan, meski Posko NPWP bisa diduga mengarah pada ajakan money politic, namun bisa saja ungkapan tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap kecenderungan masyarakat yang memilih kepala daerah karena faktor uang.

“Bisa saja itu sebuah edukasi kepada masyarakat. Itu bisa saja bagian dari kecemasan mereka melihat masyarakat cenderung pragmatis,” imbuh Yusran.

Panwaslu Nunukan mengaku akan menindak tegas keberadaan posko NPWP jika ditemukan adanya praktik money politic di posko tersebut.

Namun, selama tidak ada kegiatan yang mencurigakan di posko tersebut, Yusran mengatakan, panwaslu menganggap posko tersebut tidak bermasalah.

Selain itu, dia menegaskan bahwa pendirian posko oleh tim sukses pasangan calon Bupati Nunukan tidak menyalahi aturan selama tidak terdapat alat peraga pilkad di posko tersebuta.

“Yang bermasalah jika di posko tersebut ada alat peraga salah satu pasangan calon bupati,” tutur Yusran.

Sejak KPU Nunukan menetapkan masa kampanye resmi dibuka 27 Agustus lalu, salah satu warga Nunukan Soeryono Admojo membuka posko bernama "Nomor Piro Wani Piro" atau Posko NPWP di lokasi Angkringan Sego Kucing miliknya di Jl Bhayangkara Nunukan. Dari postingan di akun Facebook milik Soeryono, puluhan warga memberikan tanggapan beragam.

Ada yang berkomentar pendirian Posko NPWP adalah modus untuk mendapatkan money politic. Meski demikian, pemilik akun Pakde Suryo Admojo itu berharap pendirikan Posko NPWP bisa menyentil masyarakat agar memilih calon pemimpin yang tidak terlibat dalam money politic,sehingga bisa melahirkan bupati yang bisa membangun wilayah perbatasan.

“Doa saya Nunukan ada calon yang betul betul memajukan daerah perbatasan ini” harap pria yang kerap disapa Lek Sur itu dalam tulisannya.