Sebelum mengeluarkan seruan, para kiai menggelar rapat khusus di kantor PWNU Jatim, Kamis (30/7/2015) didampingi Ketua Dewan Syuro PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar.
"Dipilihnya sistem musyawarah mufakat demi menjaga martabat ulama sebagai pemegang amanat tertinggi NU, serta diyakini akan membawa lebih banyak dampak baik daripada keburukannya," katanya seusai pertemuan.
Selain dinilai tidak melanggar AD/ART organisasi, sistem ini juga sudah dilakukan sejak awal NU berdiri, dan pernah dilakukan dalam forum Muktamar NU di Situbondo pada 1984.
"Hasil Munas Alim Ulama NU tahun lalu juga sepakat memakai sistem ini pada pemilihan pimpinan NU," jelasnya.
Pro kontra sistem pemilihan pimpinan NU khususnya terjadi di pemilihan Rois A'am. Sementara pemilihan ketua tanfidziyah atau ketua umum PBNU dipastikan dipilih melalui voting.
Jelang Muktamar Ke-33 NU di Kabupaten Jombang pada 1 hingga 5 Agustus mendatang, sejumlah nama disebut-sebut bakal bersaing menduduki jabatan ketua umum dan Rois Aam PBNU. Untuk posisi Rois Aam, antara KH Mustofa Bisri dan KH Hasyim Muzadi (mantan ketum PBNU). Sementara persaingan ketua umum PBNU antara KH Said Agil Siraj dengan KH Solahuddin Wahid (Gus Solah). Belakangan muncul lagi nama mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN), As'ad Said Ali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.