Target Penagihan PBB Tak Terpenuhi, Honor Perangkat Desa Ditahan

"Kami dapat laporan dari perangkat (desa) di Tengaran, DAUD mereka disandera karena PBB tahun 2014 belum mencapai 80 persen. Padahal di DAUD itu ada tunjangan perangkat yang menjadi hak mereka," kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Asof, Jumat (13/2/2015) siang.

Para perangkat desa, kata Asof, sempat meminta pencairan DAUD ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes). Namun pihak Bapermasdes tetap bergeming dan beralasan hal itu menyangkut kinerja perangkat desa dalam penarikan PBB.

"Bukan tupoksinya perangkat memungut PBB. Tugas mereka hanya menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Tidak ada aturan, tunjangan penghasilan cair bila PBB sudah 80 persen," imbuh Asof.

Menurut Asof, sebenarnya untuk menarik PBB ini diperlukan juru pungut tersendiri non-perangkat.

Sementara itu, Sekretaris Komis B DPRD Semarang The Hok Hiong mengatakan, seyogyanya ada rangsangan bagi perangkat desa agar mereka rajin memungut PBB.

"Sebaiknya upah pungut juga diberiakn kepada perangkat desa, tidak hanya pejabat pemkab yang tenguk-tenguk malah dapat," ujar The Hok.