Menteri PAN-RB Bantah Moratorium CPNS adalah Kebijakan Politis

“Prinsipnya tetap akan dilakukan moratorium, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan dan perawat,” kata Yuddy seusai mengunjungi Rumah Sakit Paru di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (18/11/2014) malam.

Meskipun ada pengecualian, lanjutnya, proses seleksinya akan lebih selektif, ketat dan tidak asal-asalan.

“Jangan sampai proses penyelenggaraannya asal-asalan sehingga hasilnya tidak berkualitas, tidak punya kemampuan. Lalu buat apa kita menggaji dia bahkan hingga pensiun, sementara rakyat tidak mendapatkan produktifitasnya,” tegas Yuddy.

Yuddy menepis anggapan bahwa kebijakan moratorium merupakan kebijakan politis. Kebijakan itu merupakan bagian dari strategi pengaturan manajemen kepegawaian.

“Moratorium itu digunakan untuk mengevaluasi penempatan aparatur sipil negara. Untuk melihat mana yang kurang, lalu mana yang lebih pegawainya. Kemudian, mana yang belum efektif, mana kapasitas pegawainya yang harus ditingkatkan," ungkap dia.

Yuddy mencontohkan Kementerian Koordinator Kemaritiman yang sama sekali tidak memiliki pegawai. Sementara, di Kantor Wakil Presiden ada 400 orang pegawai.

“Kata Pak Wapres, kebanyakan nih saya, saya cuma butuh 40-50 orang. Jadi ada kelebihan 300 lebih pegawai, lalu kita tempatkan di kantor lain. Intinya kita berdayakan seluruh sumber daya yang ada,” ungkap Yudi.