Kurangi Pembodohan Rakyat, Bupati Kukar Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

“RUU Pilkada bisa mengurangi pembodohan pada rakyat, juga money politics. Demokrasi memang di tangan rakyat, tapi kalau dicemari pembodohan dan money politics, masyarakat dibayar untuk memilih, lalu demokrasi yang mana yang kita percaya,” kata Rita, Rabu (10/9/2014).

Meski demikian, Bupati usungan Partai Golkar yang akan kembali maju pada Pilbup 2015 ini, tidak menyetujui jika RUU Pilkada disahkan karena alasan untuk menghemat biaya dan anggaran Pemilu.

Menurut dia, pemerintah wajib memberi anggaran pemilu. “Saya setuju RUU disahkan, dengan catatan alasannya harus jelas. Jangan karena alasan menghemat biaya pemilu,” ujar dia.

Disinggung masalah mandat di tangan anggota DPRD, Rita mengatakan, jika mengawasi puluhan anggota dewan lebih gampang ketimbang mengawasi jutaan rakyat. Menurut dia, jika khawatir anggota DPR akan bermain pada pasangan calon yang maju, pemerintah dapat mengupayakan jalan pengawasan ekstra ketat.

“Puluhan anggota dewan bisa disadap teleponnya, bisa dipasang CCTV di tiap sudut rumah dan kantornya. Lebih gampang ketimbang kita mengawasi jutaan rakyat, mereka dibodohi dengan money politics. Demokrasi itu pun tercoreng,” tandas dia.

Lagipula, lanjut dia, anggota DPR pun dipilih oleh rakyat. Sehingga suara DPR adalah suara rakyat. “Satu orang anggota DPR mewakili delapan ribu suara rakyat. Rakyat yang memilih, dan anggota dewan pun asalnya dari rakyat juga. Jadi asalkan anggota dewannya jujur, jadi RUU Pilkada akan baik,” kata dia.

Disinggung kemenangan Joko Widodo sebagai presiden tanpa uang, Rita sangat menyetujui hal itu. Namun Rita meragukan setiap kepala daerah akan seperti Jokowi. Menurut dia, figur Jokowi sudah merakyat, jika setiap kepala daerah bisa seperti Jokowi, Rita juga akan mendukung Pemilu langsung oleh rakyat.

“Nah beda dengan Pak Jokowi, okelah Pak Jokowi bisa menang tanpa money politics. Tapi apakah setiap kepala daerah bisa seperti Pak Jokowi? Saya ikut saja, RUU Pilkada disahkan oke, masih dengan demokrasi juga oke. Yang penting setiap pasangan yang ingin menyalonkan diri, monggo saja asal siap membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik,” kata dia.