”Madura, Ya, Begitu Itulah...”

Siang harinya, Rachmad diharapkan datang ke Surabaya yang hanya sekitar dua jam perjalanan dari Bangkalan, Madura, melalui Jembatan Suramadu.

Kemelut dan ketegangan akibat kejanggalan di delapan TPS di wilayah itu menjadikannya memilih bertahan di Bangkalan. Kejanggalan itu di antaranya karena tak ada suara yang diraih pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ada juga sejumlah keganjilan lain, termasuk tak adanya tanda tangan saksi dan tanda tangan ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang seragam.

Berita adanya delapan TPS di Bangkalan, di mana Jokowi-JK nol suara, juga pada 17 TPS di Sampang, Madura, tidak urung memicu keresahan. ”Saya tak usah pergi ke mana-mana. Saya jaga di sini saja,” kata Rachmad dalam logat Madura.

Situasi ini mengingatkan kita pada Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur 2009. Saat itu, kejanggalan ditemukan juga di Bangkalan dan menjadikan pemungutan suara Pilkada Jawa Timur diulang tiga kali melalui putusan KPU. Bahkan, kata Rachmad, hasil pilkada ulang tiga kali itulah yang akhirnya menentukan kemenangan Soekarwo menjadi Gubernur Jawa Timur.

Situasi rumit yang sama juga terjadi di Pamekasan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Salah satu TPS tidak menyelenggarakan pencoblosan, tetapi hasilnya ada. Pelaku di balik misteri itu belum terungkap.

Perintah KPU Jawa Timur agar digelar pencoblosan ulang tak terlaksana karena intimidasi membuat para pengurus PPS mengundurkan diri. Mereka bahkan menghilang begitu saja dari Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Saat pencoblosan ulang digelar pun, semua pemilih tak keluar rumah. Surat suara pengganti sudah tersedia di kantor desa, tetapi desanya sunyi senyap. Hingga kemudian proses coblos ulang terlaksana di bawah pengawasan Brimob Polda Jawa Timur masing-masing empat personel di tiap TPS.

Menurut Rachmad, pada hasil Pilpres 9 Juli 2014, dirinya dan timnya mendapati ada delapan TPS di Bangkalan yang nol suara untuk Jokowi-JK. Di Desa Pekadan, Kecamatan Galis, ada tiga TPS, di yakni di TPS 5 (Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 458 suara), TPS 8 (pasangan nomor urut 1 meraih 463 suara), dan TPS 9 (Prabowo-Hatta 401 suara).

Kondisi serupa terjadi pada lima TPS di Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Tentu saja hasil ini aneh karena di sebuah kota yang cukup heterogen dan terbuka mustahil tidak ada satu pun suara untuk pasangan Jokowi-JK. Apalagi, di Bangkalan dan Sampang ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung Jokowi-JK.

Sejumlah keganjilan terungkap karena di formulir C1 yang hasil pindainya bisa didapat di situs KPU tak ada tanda tangan saksi Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta. Begitu juga, tanda tangan KPPS di formulir C1 (yang merekam hasil pencoblosan di satu TPS) tampak sama saja atau diduga orang yang sama di TPS berbeda-beda.

DPD PDI-P Jawa Timur melaporkan temuan di Sampang dan Bangkalan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Laporan disampaikan tim hukum yang dipimpin Martin Hamonangan dan diterima anggota Bawaslu Jawa Timur, Mahendra, Senin lalu.

Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Sirmadji meyakini, telah ada kegiatan pelanggaran pemilu pada sejumlah TPS di Bangkalan dan Sampang. ”Kalau pelanggarannya jelas. Hanya, sejauh mana secara hukum hal itu bisa dibuktikan. Kami masih menelitinya, tidak bisa sembarangan membuat kesimpulan,” katanya.

Panwaslu Bangkalan berkesimpulan, hingga Selasa kemarin tidak ada laporan dan temuan adanya kecurangan di beberapa TPS. Hampir semua kotak suara dan dokumen pilpres sudah berada di KPU dan sama sekali tak ada keberatan dari pihak mana pun.

”Laporan yang diterima Panwas cuma soal kesalahan administrasi, daftar pemilih tetap (DPT) tidak dipasang di TPS, dan masih ada atribut kampanye saat pencoblosan. Semua masalah itu langsung dieksekusi hari itu juga,” ujar Ketua Divisi Penindakan Panwas Bangkalan Fajar Hariyanto.

Juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, menilai, perolehan nol suara pada sejumlah TPS di Bangkalan sarat kecurangan. Apalagi, beberapa TPS itu berada dalam basis PKB.

Sudah menjadi pengetahuan umum, kebiasaan segelintir masyarakat merupakan jawaban sederhana atas praktik politik di Madura ini. Sekalipun tidak ada yang mau mengungkapkan secara terbuka, praktik ini sudah lazim terjadi. Selalu ada pemusatan aspirasi politik pada satu ”aktor” tertentu. Itu sebabnya, praktik-praktik demokratisasi sulit terlaksana.

Apa yang terjadi pada pimpinan parpol juga bentuk lain dari kemacetan distribusi aspirasi politik sebagaimana seharusnya sebuah lembaga demokrasi modern bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi pada perilaku masyarakat dalam praktik berdemokrasi ini?

Rachmad menjawab, ”Madura, ya, begitu itulah.” (ODY/ETA)