BPPTKG: Embusan Gas Merapi Beracun, tetapi Masih Aman Selama...

Kepala BPPTKG Yogyakarta Subandrio mengatakan, gas tersebut memang beracun. Di dalamnya ada kandungan karbon dioksida (CO2) dan karbon (C) yang cukup tinggi. Namun, kandungan gas akan netral setelah sampai ke atmosfer.

“Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi tidak perlu takut dan khawatir karena begitu dilepaskan ke atmosfer gas itu menjadi netral. Gas itu juga lebih ringan dari udara biasa sehingga bergeraknya cenderung ke atas,” kata Subandrio, di Magelang, seusai sosialisasi tentang kondisi terkini Gunung Merapi, Selasa (20/5/2014).

Gas tersebut, kata Subandrio, juga diperkirakan tidak akan terhirup oleh warga di lereng Merapi karena kondisi permukiman yang jauh lokasinya dari puncak gunung. Menurut dia, pusat embusan gas beracun di Merapi berada pada ketinggian sekitar 2.900 meter. Adapun permukiman penduduk yang paling atas berada di ketinggian di bawah 1.000 meter.

“Kami imbau warga tetap tenang, bekerjalah seperti biasa, ke ladang atau yang lainnya, asalkan tidak mendekati puncak,” kata Subandria. Dia menambahkan, kondisi gunung api tipe A itu berbeda dengan keberadaan kawah-kawah di wilayah pegunungan Dieng.

Di Gunung Dieng, papar Subandrio, sumber semburan gas beracun memiliki titik elevasi yang sama dengan ketinggian lokasi permukiman. Karenanya, gas beracun itu berpotensi terhirup oleh warga sekitar. Apalagi suhu di wilayah Dieng cenderung lembab, berbeda dengan kondisi di Gunung Merapi.

Sebelumnya, Subandrio mengatakan bahwa aktivitas Gunung Merapi juga sudah relatif menurun sekalipun masih berstatus Waspada. Aktivitas kegempaan, ujar dia, juga relatif menurun dengan menyisakan gempa tektonik lokal dan multifase. Sementara itu, gempa-gempa yang lain tidak ada. “Sampai hari ini masih status Waspada. Secepatnya kami akan evaluasi itu,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin juga memberikan arahan kepada jajaran Muspida untuk menyiapkan beberapa sektor meskipun status Merapi masih Waspada. Dia mengatakan, UU menyatakan penanganan bencana menjadi tugas Pemkab.

“Kita berharap tidak ada bencana. Namun, saat ini kami sudah mulai menyiapkan berbagai sektor dengan dipimpin BPBD. Kami meminta, semua sektor harus selalu meng-update data sumber daya, sarana, dan prasarana seluruh SKPD,” kata Zaenal.

Menurut Zaenal, kesiapsiagaan bila bencana memang terjadi akan membuat semua lini sudah siap dan tidak tumpang tindih dalam penanganan risiko bencana. Pemkab juga akan terus menyosialisasikan kondisi Merapi kepada masyarakat dengan merujuk informasi BPPTKG sebagai sumbernya.