Bupati Malang: Anggaran Penanganan Bencana Tidak Terbatas

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna mengatakan, anggaran untuk membangun kembali infrastruktur dan penanganan bencana, termasuk akibat erupsi Gunung Kelud di wilayahnya tidak terbatas dan sewaktu-waktu bisa dicairkan.

"Anggaran untuk tanggap darurat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini memang hanya Rp 2,5 miliar. Namun, saya sudah perintahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk tidak mempersulit pencairan anggaran untuk penanganan bencana," kata Rendra Kresna di Pujon, Kabupaten Malang, seperti dikutip dari Antara, Minggu (16/2/2014).

Rendra mengatakan, kalaupun anggaran untuk tanggap darurat tersebut tidak mencukupi, DPPKA harus tetap mencairkan dana jika dibutuhkan sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu prosedur atau proses administrasi karena ini sifatnya mendesak.

Menurut Rendra, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tanggap darurat bencana itu nantinya dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK). "Uangnya dikeluarkan dipakai dulu, baru dimasukkan dalam PAK," ucapnya.

Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, termasuk erupsi Gunung Kelud, kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut, akan dilakukan sesegera mungkin setelah kondisi aman dan erupsi berhenti agar tidak bekerja dua kali.

Selain pembangunan kembali infrastrutur akibat erupsi Gunung Kelud, sejumlah infrastruktur lainnya, seperti jembatan dan jalan yang rusak akibat banjir di Pujon belum lama ini juga segera dilakukan. Bahkan, saat ini sudah ada kegiatan pembangunan pondasi jembatan di Pujon.

Rendra menambahkan, infrastruktur yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud berbeda dengan bencana banjir. Dalam bencana erupsi, sebagian besar yang mengalami kerusakan adalah rumah penduduk dan gedung sekolah akibat tidak mampu menahan tebalnya abu vulkanik.

Sedangkan pembersihan jalan-jalan utama yang tertutup abu vulkanik, lanjutnya, akan dilakukan secara bergotong-royong. Pemkab Malang akan meminta bantuan sejumlah elemen masyarakat, termasuk TNI/Polri, PMI maupun para relawan.

Mengenai perbaikan rumah penduduk yang mengalami kerusakan, Rendra memastikan pemerintah akan membantu, namun tidak sepenuhnya. Apalagi, sebagian kerusakan tersebut bukan bangunan utama rumah, tetapi semacam "sosoran" saja, sehingga tidak memerlukan anggaran besar.

"Kita pasti akan bantu untuk membenahi rumah penduduk yang rusak, tetapi kita belum pastikan bantuan itu dalam bentuk apa, apakah tenaga atau material bangunan. Sebab sekarang ini kita masih fokus pada penanganan darurat untuk pengungsi," katanya.

Saat ini, BPPBD maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lainnya masih melakukan inventarisasi kerusakan rumah penduduk, infrastruktur untuk layanan umum maupun lahan pertanian akibat erupsi Gunung Kelud.