Koordinator aksi Mahasiswa Peduli Demokrasi, Nawawi S Imam mengatakan, pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih, namun demikian banyak mahasiswa luar daerah yang kuliah di DIY, tidak terdata dan masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Ada 18 ribu mahasiswa luar daerah yang tinggal di DIY tidak terdata sebagai DPT. Itu menjadi bukti kurang meratanya pendataan yang dilakukan oleh KPU. Kami menuntut hak sebagai warga negara," tegas Nawawi S Imam, Rabu (30/10/2013) sore.
Selain banyaknya mahasiswa yang tidak terdata sebagai pemilih, lanjutnya, penempatan lokasi TPS juga tidak merata. Di DIY hanya ada di dua kampus negeri, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
"Kampus-kampus di DIY ada banyak, kenapa hanya dua kampus yang didirikan TPS. Jika alasannya jumlah mahasiswa luar daerah, kampus yang lain juga banyak mahasiswa luar daerahnya. Ini sudah bentuk diskriminasi, TPS khusus harus dihapuskan," tandasnya.
Di depan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, pendemo juga menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain menuntut agar KPU mendata ulang mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di DIY. Memberikan hak yang sama kepada setiap mahasiswa atau kampus dan sosialisasi pemilu secara merata dan profesional.
Setelah menemui ketua KPU DIY dan menyampaikan tuntutanya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi (MPD) lalu membakar kotak suara di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembakaran kotak suara yang terbuat dari kardus ini melambangkan matinya demokrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.