Tolak Serahkan DP4, Bupati Belu Diminta Mundur

Tuntutan itu disampaikan oleh ratusan warga yang tergabung dalam Forum Lintas Partai Politik dan Warga Peduli Demokrasi dan Taat Konstitusi. Mereka menggelar aksi demo di kantor DPRD Belu dan kantor Bupati Belu, Senin (21/10/2013).

Aksi demo dimulai di kantor DPRD Belu dan dalam aksi tersebut pendemo diterima oleh Ketua DPRD Belu dan sejumlah anggotanya. Namun dalam diskusi pihak DPRD hanya bisa menerima aspirasi dan tidak berhak mengambil keputusan, karena yang punya kewenangan untuk DP4 dan anggaran adalah pemerintah kabupaten setempat.

Massa kemudian beralih ke kantor Bupati Belu dan di sana mereka ditemui langsung oleh Bupati Belu Joachim Lopez di ruangan lantai I gedung itu. Koordinator aksi, Jhon Aliuk yangmembaca pernyataan sikap, meminta agar Bupati Joachim Lopez harus bertanggung jawab dengan menyerahkan DP4.

"Bupati Lopez, harus mempertanggungjawabkan pernyataan pada 23 September 2013 bahwa Bupati Lopez akan menyerahkan DP4 jika ada surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun setelah terbit surat Mendagri 23 September 2013 perihal pelaksanaan pilkada Kabupaten Belu 2013, Bupati malah ingkar janji sehingga ini melawan pemerintah,” ungkap Aliuk.

“Sikap Bupati Lopez itu tidak mencerminkan itikad pemimpin daerah yang patut, malah menimbulkan perpecahan dan adu domba dalam kalangan masyarakat Belu. Kami mengajukan mosi tidak percaya dan menuntut Bupati Lopez mundur dari jabatannya,”sambung Aliuk.

Bupati Belu pun dituding sengaja menghilangkan hak politik warga Belu sehingga harus ditutntut di muka hukum. “Kami menuntut DPRD Belu untuk mempertanggungjawabkan upaya-upaya dan janji-janji fasilitasi yang pada kenyataannya tidak terwujud. Atas tindakan Bupati Lopez itu, DPRD Belu harus melakukan impeachment terhadap Bupati Lopez,” lanjut Aliuk.

Menanggapi aksi ini, Lopez di depan pendemo menyatakan menyambut baik aspirasi dan tuntutan mereka. Menurut dia aksi semacam ini sah-sah saja dalam demokrasi. Dia pun menyatakan siap bertanggung jawab.

“Substansi dalam polemik pilkada Belu yang dibawa untuk konsultasi ke pusat tidak dijawab oleh pemerintah. Belum ada kejelasan dalam pertemuan tersebut dan bagi Pemkab Belu akhir dari itu tidak menghasilkan suatu rekomendasi," papar Lopez.

Karenanya Lopez berpendapat belum ada payung hukum untuk menyerahkan DP4 yang dipersoalkan. Dia pun meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah pusat mencarikan jalan keluar terbaik.

Lopez Untuk diketahui, tahapan Pemilu Kada Kabupaten Belu seharusnya dimulai pada Juni 2013. Pemungutan suara pun dijadwalkan berlangsung bulan ini. Namun Lopez menolak menyerahkan DP4 dari 12 kecamatan di Daerah Otonomi Baru (DOB), Malaka, kepada KPU setempat.