“Mooring System” Terpasang di Raja Ampat, Pemprov Terapkan Retribusi

SORONG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bakal menerapkan retribusi setelah dua pelampung tambat labuh atau mooring system terpasang di kawasan konservasi perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Jhony Way mengatakan, biaya retribusi bakal dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat.

“Jadi, semua kapal yang (akan) tambat itu, kita akan atur dengan regulasi sehingga ada retribusi atau tarif kepada Pemerintah,” kata Jhony yang ditemui Pemprov Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024) lalu.

Jhony mengungkapkan, biaya retribusi tersebut salah satunya untuk masyarakat adat yang ada di Perairan Raja Ampat.

“Supaya, ya mereka ikut mengawasi. Kami Pemerintah tidak bisa kalau tidak melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat asli,” ujar Jhony.

Baca juga: Mooring System Dipasang di Perairan Raja Ampat, Cegah Kerusakan Terumbu Karang

Meski begitu, aturan penerapan retribusi terhadap kapal pesiar dan pinisi bermuatan wisatawan dari mancanegara atau lokal ini masih dalam tahap diskusi.

Oleh karena itu, Jhony belum bisa mengungkapkan besaran retribusi tambat labuh.

Sementara itu, sebanyak dua pelampung tambat labuh akhirnya terpasang di kawasan konservasi perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024) kemarin.

Dua titik mooring system seberat 430 kilogram itu tepatnya berada di perairan Friwen dan Mioskon untuk mencegah kerusakan terumbu karang dari jangkar kapal pinisi serta pesiar.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Daya Jhony Way saat ditemui Pemprov Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

Program bernama Raja Ampat Mooring System (RAMS) ini merupakan tambat labuh pertama di Indonesia yang dijadikan sebagai proyek percobaan selama enam bulan ke depan.

“Kami baru mulai dua (mooring system). Ini menandai langkah baru untuk perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan ekosistem laut.”

Demikian kata Papua Program Director Konservasi Indonesia (KI) Roberth Mandosir di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dengan adanya mooring system, Roberth mengatakan, kapal pesiar atau pinisi tidak akan lagi menurunkan jangkar ke bawah laut yang di dalamnya terdapat terumbu karang.

“Pada saat kapal datang, dia tidak drop (jangkar) ke laut lagi. Tapi, tali kapal ditambatkan atau diikat pada mooring. Jadi, jangkar tidak akan turun,” ungkap Roberth.

Baca juga: Penelitian Baru, Ada Pola Pergerakan Pari Manta Karang di Raja Ampat

“Jadi, ini (mooring) yang membantu menjadi jangkar untuk menahan kapal. Itu sebabnya, supaya tidak terjadi kerusakan karang,” lanjut dia.