SEMARANG, KOMPAS.com - Penurunan muka tanah atau land subsidence yang terjadi di kawasan pantura Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Pekalongan, dan Demak disebut lebih parah dari DKI Jakarta.
Pasalnya pantura Jateng mengalami penurunan muka hingga 20 sentimeter setiap tahunnya. Sedangkan DKI Jakarta hanya mencapai 10 sentimeter per tahun.
Maka dari itu, Anggota DPD RI Jawa Tengah, Abdul Kholik menilai risiko banjir di Pantura Jateng jauh lebih besar. Tak heran, banjir kerap melanda kawasan tersebut belakangan ini.
“Artinya memang di sini (Jawa Tengah) yang lebih berisiko tinggi. Ada PP 13 Tahun 2017 terkait kebijakan untuk zero delta Q sebagai salah satu aspek pengendalian, yang bisa diperketat,” ujar Kholik usai FGD terkait solusi banjir Pantura Timur di kantor DPD RI Jateng, Rabu (24/4/2024).
Untuk diketahui, Zero Delta Q ialah kewajiban bagi setiap pelaku aktivitas pembangunan agar tidak mengakibatkan bertambahnya debit air yang akan masuk ke dalam sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
Baca juga: BBWS Pemali Juana Ungkap Solusi Banjir Pantura Jateng: Harus Keluarkan Sedimen dan Perkuat Tanggul
Baca juga: Dianggarkan Rp 30 M, Pembangunan Tanggul Permanen Sungai Wulan Demak Ditarget Kelar Pertengahan 2024
Menurut Kholik, Zero Delta Q bisa diwujudkan dengan mengadakan sumur resapan, biopori, hingga penampungan air di kawasan perumahan.
Hal itu dinilai mampu menekan risiko banjir yang kerap merendam Jateng, khususnya di wilayah Pantura timur.
Permasalahan banjir ini juga perlu ditangani dari hulu, tengah, hingga ke hilir.
“Kalau di hulu soal tata ruang dan penggunaan lahan. Di tengah soal badan sungai, serta di hilir soal land subsidence dan air pasang. Semua itu ada tupoksi beririsan,” jelasnya.
Baca juga: Fenomena Perigee Disebut Jadi Penyebab Banjir Rob Pesisir Jateng, Apa Itu?
Merespons terjadinya banjir, pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp 1,5 triliun untuk perbaikan tanggul jebol di sejumlah sungai di Jateng.
Namun Kholik menilai, penyelesaian masalah banjir di Pantura timur ini membutuhkan anggaran lebih besar hingga Rp 8 triliun.
“Tadi disebut ada dukungan pusat sampai Rp 1,5 triliun, tapi kebutuhan total sampai Rp 8 triliun. Nanti kita komunikasikan agar prioritas penanganan banjir Pantura, termasuk Pantura timur, menjadi prioritas di pusat,” tandasnya.
Baca juga: Terjadi Setiap Tahun, Apakah Banjir Rob Bisa Diantisipasi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.