Caleg Hentikan Operasional Sumur Bor, Warga Cilegon Kesulitan Air Bersih

CILEGON, KOMPAS.com - Pemilik sumur bor Bukit Teletubbies yang merupakan caleg DPRD Kota Cilegon menghentikan penyaluran air ke rumah warga.

Akibatnya, warga Link Cisuru RT 003/006 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon kesulitan air bersih.

Seorang warga bernama Buki, menyampaikan penyetopan air bersih tersebut dilakukan oleh si pemilik empat hari setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Korban Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan Kesulitan Air Bersih

"Diputusnya setelah pemilu, sekitar tanggal 18 Februari 2024 kemaren," ujar Buku dikutip dari Tribunnews, Selasa (12/3/2024).

Buki menyebut, sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, si pemilik air bersih meminta warga untuk memberikan dukungan kepadanya pada Pemilu 2024. Namun banyak warga yang tidak memilih caleg tersebut.

"Beliau minta supaya dapat 100 suara dari kampung ini, berhubung suaranya ngga nyampe pas pemilu akhirnya diputus sama dia," ucapnya.

Baca juga: Derita Korban Banjir Pesisir Selatan, Listrik Padam dan Air Bersih Sulit

Diketahui penyaluran air bersih di kampung tersebut sudah berlangsung hampir 4 tahun.

Pada saat penyaluran air bersih, tidak ada perjanjian warga untuk mendukung si pemilik air bersih dalam urusan politik.

Selama air bersih mengalir di setiap rumah warga setempat, mereka membayarnya setiap bulan.

"Sudah empat tahun ngalir, mungkin butuh bayar listriknya atau apa, kita diminta biaya Rp 10.000 per kubik," ungkapnya.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh warga setiap bulan, dengan harga sesuai banyaknya volume air yang mereka ambil.

Warga lainnya, Satriah mengakui adanya kesepakatan warga dengan si pemilik sumur bor pada saat pemilu 2024.

Namun dikarenakan banyak warga kampung yang awam sehingga banyak warga tidak memilih caleg yang bersangkutan.

"Pengennya orang sini milih ke situ (caleg) tapi orang sini ngga milih ke situ, akhirnya kecewa," ungkapnya.

Pada saat penyetopan dilakukan, warga hanya bisa pasrah. Sebab sumur bor tersebut milik pribadi yang bersangkutan, bukan milik pemerintah.