Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbeda dengan Rektor, Sivitas Akademika Unsoed Sentil Sikap Jokowi

Kompas.com - 07/02/2024, 17:48 WIB
Fadlan Mukhtar Zain,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Puluhan sivitas akademika Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam Maklumat Poetra Soedirman Menggungat di depan patung Jenderal Soedirman kampus Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika Undip dan Unnes Turun Gunung, Kritik Pemerintahan Jokowi

"Maklumat ini tidak terkait dengan paslon (pasangan calon presiden san wakil presiden), pure untuk merah putih agar lebih baik," tegas koordinator aksi Prof Hibnu Nugroho sebelum membacakan maklumat, Rabu.

Sikap ini berbeda dengan pernyataan Rektor Unsoed Prof Ahmad Shodiq yang justru "memuji" kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan rektor Unsoed melalui video yang telah tersebar di media sosial.

"Kami mencoba menyeimbangkan setelah adanya (pernyataan rektor) kemarin. Jangan sampai Unsoed diolok-olok dengan pernyataan kemarin," kata Guru Besar Hukum Pidana ini usai membacakan maklumat.

Hibnu mengatakan, gerakan yang diikuti para guru besar, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni ini muncul karena keresahan atas kondisi negara yang akhir-akhir ini krisis keteladanan dan moralitas.

"Kami memperhatikan kondisi di lapangan. Kami sebagai Poetra Laskar Soedirman tidak boleh diam, sehingga berkumpul disini. Hari ini Rabu Wage kalau menurut istana hari baik," ujar Hibnu.

Berikut isi lengkap Maklumat Poetra Soedirman Menggungat:

Memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mendekati perhelatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024, kami Laskar Poetra Soedirman yang terdiri dari profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber Bhineka Tunggal Ika.

2. Mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara professional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.

3. Mengimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab.

4. Mendesak kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel.

Baca juga: Sivitas Akademika Undip Kecam Pelanggaran Etika yang Cederai Demokrasi

5. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial.

6. Mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, merekayasa manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.

7. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

8. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos.

"Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa," kata Hibnu mengutip pernyataan Jenderal Soedirman di akhir pembacaan maklumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'May Day', Buruh di Jateng Akan Demo Besar di Semarang

"May Day", Buruh di Jateng Akan Demo Besar di Semarang

Regional
Nobar Timnas Bareng Sandiaga di Solo, Gibran: Tak Bicara Politik

Nobar Timnas Bareng Sandiaga di Solo, Gibran: Tak Bicara Politik

Regional
Satgas Cartenz Duga KKB Penyerang Rumah Polisi dan Polsek Homeyo Kelompok Keni Tipagau

Satgas Cartenz Duga KKB Penyerang Rumah Polisi dan Polsek Homeyo Kelompok Keni Tipagau

Regional
Status Kepegawaian Belum Jelas, PPDI Kebumen Curhat ke Bupati

Status Kepegawaian Belum Jelas, PPDI Kebumen Curhat ke Bupati

Regional
Kesal 'Di-prank', Seorang Pemuda Aniaya Kakeknya

Kesal "Di-prank", Seorang Pemuda Aniaya Kakeknya

Regional
Nelayan di Merauke Papua Temukan Mayat dengan Kepala Sudah Terpisah

Nelayan di Merauke Papua Temukan Mayat dengan Kepala Sudah Terpisah

Regional
Gibran Tanggapi soal DPRD Singgung Pembangunan Masjid Sriwedari Belum Selesai dalam Rapat Paripurna

Gibran Tanggapi soal DPRD Singgung Pembangunan Masjid Sriwedari Belum Selesai dalam Rapat Paripurna

Regional
Tak Nafkahi Anak Setelah Bercerai, Pria di Aceh Timur Ditangkap Polisi

Tak Nafkahi Anak Setelah Bercerai, Pria di Aceh Timur Ditangkap Polisi

Regional
UTBK-SNBT Dimulai, 10 Peserta di Lampung Tak Bawa Surat Keterangan Lulus

UTBK-SNBT Dimulai, 10 Peserta di Lampung Tak Bawa Surat Keterangan Lulus

Regional
Bukit Rhema Gereja Ayam Gratiskan Tiket untuk Timnas U-23 Indonesia, Promo Selama Setahun

Bukit Rhema Gereja Ayam Gratiskan Tiket untuk Timnas U-23 Indonesia, Promo Selama Setahun

Regional
PHRI Solo Kecewa Status Internasional Bandara Adi Soemarmo Dicabut

PHRI Solo Kecewa Status Internasional Bandara Adi Soemarmo Dicabut

Regional
Satpam di Agam Ditemukan Tewas, Sejumlah Bagian Tubuh Hilang

Satpam di Agam Ditemukan Tewas, Sejumlah Bagian Tubuh Hilang

Regional
Bayi di Lebak Banten Diserang Monyet Liar, Perut korban Robek karena Gigitan

Bayi di Lebak Banten Diserang Monyet Liar, Perut korban Robek karena Gigitan

Regional
Perahu Terbalik Diterjang Ombak, Seorang Nelayan Hilang di Perairan Nusakambangan

Perahu Terbalik Diterjang Ombak, Seorang Nelayan Hilang di Perairan Nusakambangan

Regional
MenPAN-RB: Presiden Larang Pemda Buat Aplikasi Baru, Persulit Masyarakat

MenPAN-RB: Presiden Larang Pemda Buat Aplikasi Baru, Persulit Masyarakat

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com