Sivitas Akademika Undip Kecam Pelanggaran Etika yang Cederai Demokrasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Puluhan guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa BEM Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyusul kampus lainnya dalam menyatakan sikap dan kritik pada pemeritahan Jokowi yang melakukan pelanggaran etika dan mencederai prinsip demokrasi, Rabu (7/2/2024).

Perwakilan guru besar Undip, Prof Muhammad Nur bersama kurang lebih 60 peserta aksi membacakan pernyataan sikap itu di Taman Inspirasi Undip pada pukul 09.15 WIB.

Sikap ini sebagai respon perkembangan konstelasi politik nasional menjelang Pemilu/Pilpres tahun 2024 sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan diikuti oleh pelanggaran etika oleh Ketua dan Komisioner KPU.

Baca juga: Saat Kampus Ramai-ramai Kritisi Jokowi, Untirta Minta Pemenang Pemilu Lanjutkan Pembangunan

"Tentunya hari ini, sorot pasang mata kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi kita dilucuti secara terang-terangan, serta kerusakan terhadap etika dan moral dalam kehidupan berdemokrasi telah mencapai titik nadir," tutur Nur.

Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika Undip itu mengecam pemerintahan Jokowi yang sengaja menjadikan hukum untuk mencapai tujuan kekuasaan semata dan bukan untuk keoentingan negara.

"Kami menyerukan kepada pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia untuk kembali mengawal pembumian terhadap etika moral, guna menyelamatkannya dari potensi kerusakan yang Îebih parah, sekaligus meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjutnya.

Kemudoan ia menyerukan pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dia menilai, dinamika politik yang terjadi saat ini menggambarkan kemunduran demokrasi.

Sehingga hal ini perlu menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya menjelang pemilu serentak.

"Bahwa terdapat fakta adanya pencideraan terhadap nilai-nilai etika luhur yang seharusnya menjadi 'benteng terakhir' dalam mengawal konstitusi sekaligus pilar-pilar kehidupan demokrasi," tegasnya.

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Kritik Pemerintah, Profesor UB: Ambil Keputusan Itu Ajak Ngomong Guru Besar, Jangan Dipinggirkan

"Serta tidak tinggal diam atas segala kerusakan etika dan moral yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi," tandasnya.

Untuk diketahui, pernyataan sikap itu dilakukan oleh sivitas akademika Undip. Namun tidak mewakili pernyataan resmi dari Undip sebagai institusi pendidikan.

"Apa yang terjadi hari ini adalah bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, terutama mahasiswa, serta didukung bersama-sama alumni dari seluruh fakultas di Undip," tutur Suradi Wijaya Saputra, Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan yang juga alumni Undip tahun 1979.