KPK Titip Tahanan Korupsi Eks Walkot Bima Lutfi di Lapas Lombok Barat

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menitipkan tahanan korupsi eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi di Lapas Kelas IIA Limbu Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M Fadli di membenarkan adanya penitipan penahanan tersangka kasus korupsi atas nama Muhamamd Lutfi dari KPK.

"Iya, benar. kami terima penitipan penahanan tersangka ML (Muhammad Lutfi) dari KPK," kata Fadlil, Senin (22/1/2024).

Baca juga: Sakit Jantung, Eks Wali Kota Bima Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK

Fadil menerangkan, Wali Kota Bima yang menjabat periode 2018-2023, tiba di Lapas Kelas IIA Lombok Barat di wilayah Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, itu pada Minggu (21/1/2024), dengan mengenakan rompi tahanan KPK.

Abdul Hanan, kuasa hukum Muhammad Lutfi yang turut mendampingi penitipan penahanan tersebut memastikan bahwa kliennya kini dalam keadaan sehat.

"Kondisi kesehatan klien kami saat ini sehat. Jadi, Pak Muhammad Lutfi siap untuk menghadapi persidangan yang dijadwalkan besok pagi," ujar Hanan.

Terkait dengan status penahanan Muhammad Lutfi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Hanan menyampaikan masih di bawah kendali jaksa penuntut umum.

"Mungkin besok pas sidang ada penetapan dari majelis hakim untuk status tahanan Pengadilan Negeri Mataram," ucapnya.

Pengadilan Negeri Mataram menetapkan jadwal sidang perdana Muhammad Lutfi dengan agenda pembacaan dakwaan pada Senin (22/1/2024).

Perkara korupsi milik Muhammad Lutfi teregister di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. Perkara tersebut didaftarkan pada Senin (15/1/2024).

Adapun Majelis hakim yang bertugas menyidangkan perkara Muhammad Lutfi yakni, Putu Gde Hariadi sebagai hakim ketua dengan anggota Agung Prasetyo dan Djoko Soepriyono.

Dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, tercatat ada empat jaksa penuntut umum dari KPK yang bertugas menyidangkan perkara Muhammad Lutfi. Mereka adalah Asril, Diky Wahyu Ariyanto, Agua Prasetya Raharja, dan Johan Dwi Junianto.

Muhammad Lutfi menjalani penahanan KPK sejak 5 Oktober 2023. KPK menahan Muhammad Lutfi setelah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uang (TPPU).

Kasus korupsi eks wali kota Bima

Diketahui, kasus yang menjerat Lutfi berawal pada medio tahun 2019. Saat itu, Lutfi bersama dengan salah seorang anggota keluarga mulai mengondisikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bima.

Lutfi kemudian meminta dokumen berbagai proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.