Aceh Utara Usulkan 3.000 CPNS dan PPPK 2024

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengusulkan 3.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Usulan disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, Faisal, kepada Kompas.com, Kamis (4/1/2024) menyebutkan, usulan itu telah dimasukan dalam aplikasi e-formasi.

Baca juga: 7 Pegawai Puskesmas di Sumsel Diduga Manipulasi Berkas untuk Seleksi PPPK

“Belum ada regulasi rekrutmen CPNS dan PPPK terbaru tahun ini. Namun, kita sudah susun kebutuhan pegawainya dan memasukkannya dalam aplikasi e-formasi,” kata Faisal.

Dia menyebutkan, usulan tersebut akan dievaluasi Kemenpan RB dan akan digelar rapat bersama untuk penentuan jumlah formasi yang diberikan 2024 ini.

Apalagi, tahun ini Kemenpan RB rencananya akan merekrut 3 kali CPNS dan PPPK.

“Kalau dari daerah tentu berharap diakomodir semua usulan. Namun, teknisnya nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Kita akan tunggu informasi terbaru dari Kemenpan RB,” katanya.

Baca juga: Arahkan Kades untuk Menangkan Anaknya di Pileg, Pj Bupati Bone Dinyatakan Langgar Netralitas ASN

Dia mengingatkan, seluruh peserta CPNS dan PPPK tidak pernah percaya pada orang-orang yang mengaku bisa membantu meluluskan. Pasalnya, sistem rekrutmen tetap melewati tahapan ujian berbasis Computer Asisted Test (CAT).

“Jadi kalau pun nanti kita buka formasinya, jangan pernah percaya pada calo atau orang-orang yang mengaku bisa meluluskan. Ujian berbasis CAT dan terbuka, bisa dilihat oleh semua orang hasilnya,” pungkas Faisal.

Sebelumnya diberitakan, Kemenpan RB berencana membuka rekrutmen CPNS dan PPPK sejak awal 2024.

Pengumuman jumlah formasi akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kemenpan RB berencana membuka tiga kali rekrutmen CPNS dan PPPK selama 2024. Kebijakan ini diambil untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai pemerintah dengan dihapusnya honorer di tahun 2024.