Bawaslu Demak Temukan Ribuan Atribut Kampanye Dipasang di Tempat Terlarang

DEMAK, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menemukan ribuan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 terpasang di tempat terlarang.

Koordinator Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Demak, Kusfitria Marstyasih mencatat, ribuan kasus pelanggaran pemasangan APK itu dari 28 November-18 Desember 2023.

Kata dia, laporan awal dari panwaslu desa/kelurahan (PKD) yang kemudian naik ke Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Bawaslu Demak untuk dicatat dan dikaji.

Baca juga: Mahfud MD Batal Kampanye ke Lombok karena Kondisi Kesehatannya

"Memang jumlahnya ribuan, ini sudah direkomendasikan ke KPU, kemudian berkirim tindak lanjut ke Bawaslu, bahwa hasil rekomendasi kami sudah tersampaikan ke Parpol," ujar Kusfitria kepada Kompas.com, Selasa (26/12/2023).

Menurutnya, rata-rata pelanggaran yang ditemui tidak sesuai zonasi yang tertuang dalam SK Bupati Demak Nomor 270/396 Tahun 2023 dan SK KPU Demak Nomor 324 Tahun 2023

Yakni, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho dan Spanduk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2024.

Baca juga: Libur Nataru, Waspadai 3 Black Spot Pantura Demak

"Pelanggaran yang jelas paling kelihatan itu di jalan protokol, ditempatkan di pohon, dipaku, kemudian di jembatan," jelas Kusfitria.

Orang yang akrab disapa Pipit itu enggan menyebut jumlah pasti total pelanggaran APK. Tetapi memperkirakan lampiran berkas rekomendasi yang disampaikan ke KPU Demak setebal satu rim kertas.

"Kalau tidak salah lampiran berkas rekomendasi (pelanggaran APK) itu satu rim (kertas) habis," ujarnya.

Atas temuan itu, pihaknya memberikan tenggat waktu pada tanggal 18-23 Desember 2023 untuk melakukan perbaikan APK.

Apabila tidak diindahkan, pihaknya bersama KPU Kabupaten Demak dan stakeholder terkait akan menertibkan.

"Jadi dari imbauan KPU ke Parpol untuk menindaklanjuti sendiri kalau masih ada yang melanggar tetap kami tertibkan," tegasnya.

Kusfitria menambahkan, dalam penertiban APK di seluruh wilayah Kabupaten Demak sendiri akan dilaksankan berbarengan KPU dan stakeholder terkait dalam rangka penegakan Perda Demak dan SK KPU.

"Penanganan pelanggaran ini kita lakukan bersama-sama dalam rangka penegakan Perda dan SK KPU, insya Allah Rabu akan kita tindaklanjuti kembali," tukasnya.